Investasi Jabar Menggila, Hanya Mengandalkan Mayoritas Investor Loka, Bisa Capai Rp297 Triliun

BANDUNG – Hasil penanaman modal Jabar memang luar biasa, meski hanya mengandalkan pemilik modal lokal. Provinsi Jawa Barat mencatatkan fenomena menarik dalam realisasi investasi sepanjang 2025 yang menembus angka Rp296,8 triliun, di mana kekuatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berhasil mengungguli Penanaman Modal Asing (PMA).

Dari keterangan Pemprov Jabar di Bandung, Jumat, berdasar data Kementerian Investasi/BKPM, dari total realisasi tersebut, PMDN menyumbang angka sebesar Rp149,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan PMA yang tercatat sebesar 9,2 miliar dolar AS (kurs rupiah Rp16.000) atau senilai Rp147,2 triliun.

Pergeseran komposisi ini disebut menjadi indikator krusial bahwa pembangunan ekonomi di provinsi penyangga ibu kota tersebut tidak lagi semata bergantung pada kucuran dana asing, melainkan makin diperkuat oleh geliat pelaku usaha nasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan keseimbangan investasi domestik dan asing ini merupakan sinyal positif ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan global.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memastikan investasi di Jabar aman dan mudah sehingga dipercaya investor," kata Dedi.

Secara kumulatif, capaian Rp296,8 triliun tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Angka ini setara dengan 109,9 persen dari target yang ditetapkan pemerintah, sekaligus mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 18,21 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp251,14 triliun.

Dedi menegaskan, lonjakan investasi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia membidik dampak riil berupa pembukaan lapangan kerja baru dan penguatan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar tercipta pemerataan pembangunan.

Untuk menjaga tren positif ini, Pemprov Jabar berkomitmen terus melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan serta penguatan infrastruktur kawasan industri dan konektivitas antarwilayah.

Namun, Dedi memberikan catatan tebal bahwa derasnya arus modal masuk tidak boleh mengorbankan daya dukung ekologi. Pembangunan harus berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. "Jawa Barat terbuka bagi investasi, tetapi tetap berpijak pada kepentingan rakyat," ujarnya menambahkan.

Kasus Tambang

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan sebanyak 15.293 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang di kawasan Parungpanjang, Kabupaten Bogor dan sekitarnya, akan menerima bantuan sosial (bansos) senilai Rp3 juta pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi di Bandung, Rabu, mengatakan langkah ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan jaring pengaman sosial pasca-keputusan Gubernur Dedi Mulyadi dalam menghentikan operasional tambang demi keselamatan lingkungan dan warga.

Ade menegaskan bahwa hak masyarakat yang belum tersalurkan pada tahun sebelumnya menjadi prioritas utama tahun ini. "Masyarakat yang belum mendapat bantuan pada 2025 dipastikan akan menerima pada tahun 2026," ujar Ade.