Tekanan Fiskal, Pemprov Jatim Siapkan Strategi Pembiayaan Alternatif

SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi kinerja anggaran 2025 sekaligus menyiapkan strategi pembiayaan alternatif untuk menghadapi tekanan fiskal pada 2026 akibat kebijakan pemerintah pusat. 

Evaluasi tersebut dilakukan dalam kegiatan Jatim Retreat 2026 bertajuk Creative Financing & Value for Money di Surabaya, Kamis (15/1).

Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) itu juga diikuti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, serta BUMD setempat.

Adhy Karyono mengatakan, secara kinerja, realisasi program dan anggaran 2025 tergolong positif. Pendapatan daerah Jawa Timur tercatat mencapai 104 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 92,6 persen.

“Di awal tahun ini kita melakukan review terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pertama, memang kita sudah sangat perform untuk pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025,” kata Adhy usai kegiatan.

Namun, menurut dia, Pemprov Jatim menghadapi tantangan pada 2026 seiring perubahan kebijakan fiskal nasional. Salah satunya dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengubah skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor sehingga porsi pendapatan provinsi berkurang.

Selain itu, kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah juga berdampak signifikan. Adhy menyebutkan, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah.

“Kondisi ini membuat kita tetap harus melaksanakan program prioritas dengan baik tetapi juga harus tetap penyesuaian, tapi itu tidak cukup membiayai semua itu,” ujarnya.

Menghadapi situasi tersebut, Pemprov Jatim kata Adhy mulai mendorong perubahan pola pikir menuju creative financing dan value for money. Strategi ini diarahkan untuk menggali potensi pendapatan baru di luar sumber konvensional.

Adhy menjelaskan, optimalisasi pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyoroti pemanfaatan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp61 triliun, namun dinilai belum produktif.

“Aset kita sangat besar 61 triliun, tetapi tingkat pengembaliannya hanya satu koma atau nol koma malah. Jadi ini kan masih punya banyak peluang untuk bisa mendayagunakan aset untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, baik sewa, kerja sama, pemanfaatan dan sebagainya,” katanya.

Sumber lain yang menjadi perhatian adalah badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut Adhy, Pemprov Jatim akan meningkatkan produktivitas BUMD agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah lebih optimal.

“Kita bedah semua ke depan harus seperti apa [...] untuk beberapa BUMD di luar Bank Jatim, kita melakukan revitalisasi dari yang dilakukan oleh BUMD, baik tata kelola, proses bisnis maupun dari sisi manajemen, kita hitung kembali. Hari ini kita menyampaikan apa evaluasinya dan harus bagaimana,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan setiap BUMD didorong menyusun desain inovasi agar mampu menghasilkan skema pembiayaan kreatif dan meningkatkan profitabilitas. 

Di sisi belanja, Pemprov Jatim juga menekankan prinsip kehati-hatian agar program tetap berjalan dengan biaya pendukung yang lebih efisien.

“Kami merubah mindset bahwa kita bukan hanya menghabiskan anggaran tetapi juga sedikit banyaknya bisa sebagai penghasil,” kata Adhy.