Tambang Dibuka Lagi Usai Ditutup KDM, Bupati Bogor Gelontorkan Rp100 Miliar untuk Jalur Khusus Cigudeg-Rumpin

CIBINONG — Bupati Bogor Rudy Susmanto menganggarkan sekitar Rp100 miliar melalui APBD Tahun 2026 untuk pembebasan lahan jalur khusus angkutan tambang sepanjang 12 kilometer dari Cigudeg hingga Rumpin.

Rudy mengajak seluruh pengusaha tambang di wilayah Bogor Barat berkolaborasi dan bergotong royong mendukung program strategis pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan tersebut.

Komitmen tersebut disampaikan Rudy saat memimpin rapat pembahasan pembangunan jalan penunjang tambang bersama para pengusaha tambang di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/1).

Rapat tersebut dihadiri oleh 28 pimpinan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Bogor Barat, terdiri dari 22 perusahaan di Kecamatan Cigudeg, 5 perusahaan di Kecamatan Rumpin, dan 1 perusahaan di Kecamatan Parung Panjang.

Rudy menjelaskan bahwa dukungan anggaran melalui APBD Tahun 2026 difokuskan pada pembebasan lahan, persiapan trase, serta kegiatan land clearing. Sementara pembangunan fisik jalan khusus tambang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.

“Total anggaran sekitar Rp100 miliar disiapkan, termasuk untuk kegiatan land clearing, karya bakti bersama TNI, serta pembangunan jembatan sementara di beberapa titik,” kata Rudy sebagaimana dikutip di situs web Pemkab Bogor.

Ia mengatakan Pemkab Bogor berkomitmen menyelesaikan persoalan jalan angkutan tambang yang selama ini berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

“Karena itu, kami memutuskan untuk membangun jalan khusus angkutan barang dan tambang agar tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas warga,” ujar Rudy.

Menurutnya, kontribusi dari para pelaku usaha merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi wilayah.

Sambil menunggu jalan tersebut terbangun, Pemkab Bogor mengusulkan pembatasan operasional, seperti hanya mengizinkan kendaraan bertonase kecil melintas di jalur eksisting untuk menjaga pergerakan ekonomi warga tanpa menimbulkan gangguan besar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, penutupan dan pembukaan tambang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga seluruh opsi yang disusun pemerintah daerah dan para pengusaha akan disampaikan kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) sebagai bahan pertimbangan.

“Pak Gubernur sangat memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Karena itu keputusan nantinya tidak diambil secara gegabah,” ujarnya, Selasa.

Ajat mengatakan, jalan khusus tambang dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk menekan potensi konflik antara aktivitas pertambangan dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

“Kalau jalur khusus ini sudah ada, aktivitas tambang bisa berjalan lebih tertib dan risiko gejolak di masyarakat dapat dikurangi,” kata Ajat.

Sebelumnya diberitakan Antara, Pemkab Bogor bersama Pemprov Jawa Barat menyiapkan skema transisi agar aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Barat dapat kembali berjalan secara terbatas, setelah penutupan sementara oleh Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM.

Ajat mengatakan, skema tersebut akan dibahas bersama Gubernur sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan penataan kegiatan pertambangan.

“Masyarakat ingin tetap ada aktivitas ekonomi, walaupun terbatas. Itu yang akan kami bicarakan dengan Pak Gubernur,” kata Ajat usai audiensi antara Bupati Bogor Rudy Susmanto dengan pengusaha tambang dan warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/1).

Opsi pembukaan kembali ini setelah beberapa kali berlangsung aksi demonstrasi warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Kantor Kecamatan Cigudeg.