Sambut 2026, Puan Maharani Serukan Penguatan Solidaritas dan Kepedulian Sosial

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua pihak untuk memaknai tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas, meneguhkan nilai gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sosial.

Dalam menjawab harapan rakyat untuk meraih kehidupan dan kesejahteraan yang semakin baik di tahun 2026, dia menegaskan komitmen DPR dalam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan penuh empati.

“DPR RI akan terus berupaya menghadirkan kebijakan negara yang dapat memajukan kualitas kehidupan rakyat,” kata Puan saat pidato pembukaan masa sidang pada Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa berbagai tantangan dalam pembangunan nasional menuntut peran aktif dan tanggung jawab politik DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tantangan tersebut antara lain meliputi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kemudian juga, kata dia, tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Selanjutnya terkait dengan penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata di setiap wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan, hingga penanganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga stabilitas, persatuan, dan kohesi nasional.

“Mitigasi perubahan iklim serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan, dan berbagai tantangan lainnya,” kata dia.

Untuk menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, dia menyatakan DPR RI memiliki peran konstitusional yang sangat strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan kebijakan negara, Pemerintah dan DPR RI, yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal.

“DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.”