Pemerintah Siapkan Insentif Diskon Tiket Pesawat saat Lebaran 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan insentif diskon tiket pesawat saat Lebaran 2026 guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional di momentum tersebut.

"Insentif Lebaran (Idul Fitri 2026) sedang disiapkan," katanya saat ditemui di sela kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa (13/1).

Airlangga menjelaskan insentif Lebaran tersebut sedang disiapkan mencakup diskon tarif transportasi udara, kebijakan pendukung perjalanan, serta stimulus lain untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik masyarakat.

"(Stimulus Lebaran) termasuk tarif-tarif untuk diskon pesawat dan yang lain," ujar Airlangga.

Pemerintah berharap insentif Lebaran Idul Fitri 2026 mampu menekan biaya perjalanan, meningkatkan kenyamanan publik, serta menggerakkan sektor pariwisata, transportasi, dan konsumsi domestik.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan insentif pada Lebaran Idul Fitri 2025.

Presiden RI Prabowo Subianto saat itu mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

Salah satunya adalah stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

Pemerintah saat itu menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo menginstruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk memudahkan mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik dan memastikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah puasa maupun merayakan hari raya.

Tarif tol di beberapa ruas jalan utama juga akan diturunkan saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang pada tahun ini jatuh berdekatan.

Presiden juga meminta Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Pekerjaan Umum, serta seluruh menteri terkait untuk terus memantau dan memastikan kelancaran fasilitas transportasi serta pelayanan publik selama masa mudik.