Bank Jakarta Mau Melantai ke Bursa, Boleh Saja, tapi Selesaikan Dulu Masalah Krusial Internal

JAKARTA – Agar masyarakat pembeli saham tidak kekcewa, sebaiknya Bank Jakarta membenahi dulu berbagai persoalan internal, sebelum melantai ke bursa. Saran ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Jakarta Francine Widjojo, Jumat (9/1). 

Dia menilai Bank Jakarta wajib membenahi banyak permasalahan sebelum melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). "Rencana IPO Bank Jakarta patut dikaji secara hati-hati. IPO mensyaratkan kesiapan fundamental, khususnya pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola," kata Francine di Jakarta, Jumat.

Dia pun mengecam rencana IPO Bank Jakarta pada awal 2027 karena ketahanan dan keamanan siber bank tersebut masih meragukan pascagangguan layanan bank tersebut saat Lebaran 2025.

Menurut Francine, sejak malam takbiran Idul Fitri 30 Maret 2025, nasabah Bank Jakarta (dahulu bernama Bank DKI) tidak dapat melakukan transaksi perbankan melalui Bank Jakarta, baik aplikasi digital Jakone, QRIS, maupun tarik tunai di ATM. Diketahui, layanan ATM Bank Jakarta baru pulih pada 7 April 2025.

Padahal, kata dia, mudik Lebaran selalu diwarnai banyak transaksi keuangan. Namun, saat itu justru banyak aduan masyarakat ke Fraksi PSI, yang diwarnai kebingungan dan kekecewaan mendalam terhadap layanan bank tersebut. "Banyak pemudik yang tidak pegang uang tunai dalam jumlah besar karena percaya pada aksesibilitas dananya di rekening Bank Jakarta," ujar Francine.

Bank Jakarta, sambung dia, kemudian baru mengeluarkan keterangan resmi pada 8 April 2025 dengan dalih gangguan layanan. "Kalau sekadar gangguan layanan, mengapa pemulihannya butuh beberapa bulan?," tanya Francine.

Terlebih, dia menambahkan layanan BI Fast Bank Jakarta tidak dapat digunakan sejak 30 Maret 2025, dan baru pulih kembali pada 10 Desember 2025, atau setelah lebih dari delapan bulan, yang menandakan seriusnya permasalahan yang dialami Bank Jakarta.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), peretasan terhadap Bank Jakarta melalui sistem pembayaran BI Fast terjadi beberapa kali sejak 2024 hingga 2025. Bahkan pada Maret 2025, terjadi transaksi anomali sekitar Rp200 miliar.

"Sampai hari ini, transfer online dari bank lain ke Bank Jakarta selalu gagal apabila kolom pesan diisi. Menurut Bank Jakarta, kolom pesan harus dikosongkan supaya transaksi berhasil. Padahal, kolom pesan ini penting untuk menghindari kebingungan pengirim maupun penerima dengan merinci jenis transaksinya di kolom pesan," papar Francine.

Oleh karena itu, dia meminta agar manajemen Bank Jakarta membenahi banyak permasalahan berat sebelum melakukan IPO, termasuk penguatan keamanan IT sebelum kerja sama Bank Jakarta dengan Visa yang diluncurkan baru-baru ini.

Dia juga menekankan keamanan dana dan kepercayaan nasabah merupakan hal penting bagi usaha perbankan. Selain mengelola dana masyarakat, Bank Jakarta juga menerima Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Bank Jakarta harus memperbaiki terlebih dahulu tata kelolanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan para nasabah. Ketahanan dan keamanan siber sangat penting di industri perbankan agar nasabah tidak was-was menyimpan dananya di Bank Jakarta," tutur Francine.