Unik, Warga Rentan Dilibatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

CIREBON - Kelompok rentan yang meliputi perempuan, anak, lansia, dan penyandang difabel disertakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tahun 2026 oleh Pemkab Cirebon. “Kegiatan Musrenbang 2026 ini, sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2027,” kata Bupati Cirebon Imron di Cirebon, Selasa.

Dia menyatakan musrenbang bertujuan mendorong terwujud perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Musrenbang kali ini, kata dia, menjadi wadah strategis untuk memastikan kelompok rentan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. “Melalui musrenbang ini diharapkan perencanaan pembangunan dapat lebih inklusif dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat,” katanya.

Menurut dia, musrenbang bentuk perencanaan pembangunan dengan pendekatan inklusif yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, dan kondisi individu. Ia menilai forum tersebut menjadi kesempatan penting membangun keterpaduan dan sinergitas antar-wilayah kecamatan, pemangku kepentingan, serta perangkat daerah.

Keterpaduan itu, kata Imron, diperlukan untuk memperkuat komitmen bersama dalam setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah. Ia menegaskan seluruh tahapan perencanaan harus memperhatikan aspek pemberdayaan kelompok rentan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Musrenbang Tematik Perempuan dan Anak di Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan pendekatan bottom up planning,” katanya. Ia menjelaskan pendekatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang inklusif serta memastikan tidak ada pihak yang tertinggal.

Ia mengatakan kegiatan seperti ini tak sekadar memenuhi regulasi, tetapi diharapkan mampu melahirkan strategi, kebijakan dan program yang konkret. Seluruh usulan yang dihasilkan, kata dia, akan menjadi dasar penyusunan regulasi dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2027. “Program tersebut diarahkan untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan kesehatan dan produktivitas lansia, serta peningkatan akses bagi penyandang difabel,” ucap dia.

Tangani Tanggul Jebol

Sementara itu, Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mulai menangani dampak banjir bandang akibat tanggul sungai di kawasan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti jebol, melalui langkah darurat hingga penyiapan solusi jangka panjang. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati di Cirebon, Selasa, mengatakan pihaknya sudah meninjau langsung lokasi terdampak untuk memastikan respons cepat pemerintah daerah terhadap laporan warga.

Ia mengatakan banjir terjadi akibat tingginya debit air kiriman dari wilayah hulu pada Senin (5/1) yang disertai material kayu berukuran besar. “Kondisi ini dipicu arus sungai yang sangat deras dan membawa material kayu besar dari hulu,” katanya. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, kata dia, tanggul yang jebol memiliki panjang sekitar 16 meter dengan tinggi sekitar dua meter.

Menurut dia, kerusakan tersebut menyebabkan air sungai meluap dengan cepat dan masuk ke permukiman warga di kawasan Kalijaga. Sebagai langkah awal penanganan, pihaknya sudah meminta dinas terkait untuk membantu penanganan lumpur di jalan lingkungan.

Farida mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung terkait penanganan teknis sungai di lokasi kejadian.