Sri Sultan Tekankan Manajemen Talenta Inklusif dalam Reformasi ASN DIY

YOGYAKARTA - Manajemen talenta aparatur sipil negara tidak boleh berhenti pada pengelolaan segelintir pegawai unggulan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, sistem tersebut harus dibangun secara inklusif agar seluruh potensi aparatur dapat tumbuh dan berkontribusi bagi keberlanjutan birokrasi.

“Kajian menegaskan bahwa pendekatan inklusif menjadi model yang paling selaras dengan karakter sektor publik. Manajemen talenta harus beralih dari sekedar merawat segelintir bintang menuju pembangunan talent ekosistem yang menerangi seluruh gugus agar setiap potensi menemukan momentumnya,” tegas Sri Sultan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Sultan saat menerima penghargaan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (7/1).

Sri Sultan menyampaikan, manajemen talenta kini menjadi agenda strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern di berbagai negara. Menurutnya, pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik perlu diarahkan dengan visi jangka panjang yang memandang ASN sebagai human capital yang terus berkembang, bukan sekadar objek administrasi kepegawaian.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan data-driven dynamic talent management dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Pendekatan berbasis data dinilai mampu meminimalkan subjektivitas dalam penilaian kinerja serta memperkuat akurasi identifikasi ASN berprestasi, inovatif, dan berintegritas.

"Konsep ini merefleksikan keselarasan antara kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagai proses yang dinamis, adaptif, kompetitif, dan berlandaskan bukti," tutur Gubernur DIY.

Lebih lanjut, Sri Sultan menilai kolaborasi antara BKN dan Pemda DIY menjadi faktor penting dalam membangun sistem terintegrasi yang mencakup rekam jejak kinerja, integritas, penghargaan, hingga kompetensi kognitif ASN. Namun, ia mengingatkan bahwa transformasi tersebut tidak cukup ditopang oleh infrastruktur dan data semata.

“Ketika sistem ini dipahami sebagai ikhtiar kolektif, saya yakin seluruh ASN DIY akan menyambutnya sebagai jalan menuju birokrasi yang adil dan berdampak positif bagi masyarakat,” jelas Sri Sultan.

Sementara itu, Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, penerapan manajemen talenta di Pemda DIY menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik. Ia menilai daerah yang belum mengadopsi sistem tersebut berpotensi tertinggal dalam reformasi birokrasi.

“Pemda yang tidak menerapkan manajemen talenta pasti akan tertinggal, seluruh negara maju menerapkan meritokrasi ini. Maka saya mendorong betul bagi Pemda yang kekurangan SDM, bisa mencari SDM dari provinsi, kementerian atau lembaga lain. Mobilitas talenta boleh dijalankan lebih masif lagi,” imbuhnya.

Zudan mengungkapkan, DIY berpeluang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan manajemen talenta secara menyeluruh. Hingga kini, empat kabupaten/kota di DIY telah lebih dulu mengimplementasikan sistem tersebut.

“Jadi kita berkoordinasi terus secara intensif, agar seluruh bupati, walikota dan Gubernur bisa menerapkan manajemen talenta. Kita targetkan 2 bulan ke depan, seluruh kabupaten-kota dan provinsi (DIY) sudah menerapkan manajemen talenta semua,” ungkapnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Akselerasi Penerapan Manajemen Talenta di Wilayah Kerja Kantor Regional I BKN oleh Gubernur DIY bersama seluruh bupati dan wali kota se-DIY serta Kepala BKN RI. Selain Pemda DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo juga menerima penghargaan penerapan manajemen talenta tingkat kabupaten/kota.