Jakbar Siapkan Relokasi Warga Kalideres untuk Lahan TPU

JAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat (Jakbar) menyiapkan tiga hal utama sebelum merelokasi warga penghuni 65 hektare lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Pegadungan, Kalideres.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengatakan yang pertama, pihaknya telah meminta kepada bagian pembangunan dan lingkungan hidup (PLH) agar menyiapkan laporan yang jelas dan rinci terkait prapelaksanaan, hari H pelaksanaan, dan pascapelaksanaan relokasi.

"Kita tetapkan tanggal 17 Maret 2026 pelaksanaannya. Artinya, linimasa sejak sekarang hingga waktu tersebut harus jelas, apa saja yang akan dilakukan," kata Iin saat meninjau lokasi lahan yang rencananya bakal dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa.

Menurut dia, Suku Dinas (Sudin) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) telah memberikan opsi untuk relokasi ke rumah susun (rusun).

"Ada rusun terdekat dan rusun alternatif jika kapasitas tidak mencukupi," ujar Iin.

Hal kedua, kata dia, yaitu menyiapkan lokasi (rumah susun) bagi warga yang masuk dalam program relokasi tersebut.

Dia pun meminta agar Sudin PRKP memastikan kondisi rumah susun siap pakai, terutama terkait aspek kebersihan unit dalam dari sampah atau barang tertinggal dari penghuni sebelumnya.

"Selain unit, aspek lingkungan rusun juga harus diperhatikan karena relokasi ini merupakan momentum penting yang akan dipublikasikan sebagai tindak lanjut dari persoalan pengembalian fungsi lahan TPU dan pengamanan aset," tutur Iin.

Hal ketiga, sambung dia, yakni menyiapkan dukungan logistik dari Sudin Sosial Jakbar, di antaranya berupa personel dan armada untuk memindahkan warga yang sudah masuk dalam program relokasi itu.

"Mulai dari mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan lansia. Selain itu, pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan sebelum mereka pindah," ucap Iin.

Sebelumnya, berdasarkan pendataan, terdapat sekitar 200 jiwa, dengan 25 balita dan 30 lansia yang siap direlokasi.

"Ada satu warga disabilitas yang membutuhkan kursi roda, jadi tolong dibantu. Saya juga minta Sudin Kesehatan hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis (H-1) sebelum mereka pindah," ungkap Iin.

Sampai dengan saat ini, dia menyebutkan persiapan relokasi warga sudah hampir rampung.

"Berdasarkan hasil diskusi, tampak kesiapan menjelang eksekusi sudah mencapai 90 persen. Seharusnya ini sudah beres, tinggal kita memantapkan kembali," imbuh Iin.