Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Penyadapan di Luar Kasus Korupsi dan Terorisme di KUHAP Baru Masih Harus Tunggu UU

13 Selasa, 06 Jan 2026, 07:17 WIB | Oleh:
Penyadapan di Luar Kasus Korupsi dan Terorisme di KUHAP Baru Masih Harus Tunggu UU Penyadapan di Luar Kasus Korupsi dan Terorisme di KUHAP Baru Masih Harus Tunggu UU Doc: antara foto
Ket. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri).

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan upaya paksa dalam bentuk penyadapan di luar kasus tindak pidana korupsi dan terorisme masih harus menunggu terbitnya undang-undang (UU) yang secara khusus mengatur hal tersebut.

“Sebelum ada Undang-Undang Penyadapan, boleh tidak penyidik melakukan penyadapan? Tidak boleh. Boleh tidak penuntut umum melakukan penyadapan? Tidak boleh, karena harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Ini kecuali terhadap korupsi atau terorisme,” ujar pria yang akrab disapa Eddy, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1).

Eddy menjelaskan penyadapan masih dapat dilakukan untuk penanganan kasus korupsi dan terorisme karena UU yang mengatur tindak pidana tersebut membolehkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan.

Sementara itu, dia menjelaskan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diteken pada 17 Desember 2025 tidak mengatur secara rinci mengenai upaya paksa penyadapan karena mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Ayat berikut mengatakan begini, ketentuan mengenai penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. Itu bukan maunya pemerintah dan DPR. Itu bunyi putusan MK, ketika Undang-Undang Komisi pemberantasan Korupsi itu diuji di MK mengenai penyadapan,” katanya.

Ayat yang Eddy maksud tersebut adalah Pasal 136 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Ketentuan mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan.”

Sebelumnya, UU KUHAP diteken oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI, dan diundangkan oleh Prasetyo Hadi selaku Mensesneg, yakni pada 17 Desember 2025.

Berdasarkan Pasal 369 UU KUHAP, peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Olahraga
Wembanyama Beri Spurs Kemen...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +