Foto: Konpers pemberlakuan UU KUHP KUHAP dan UU Penyesuaian Pidana baru

• Ads

  

  

  📅 Selasa, 06 Jan 2026, 08:30 WIB

  

  Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) dan anggota Tim Ahli KUHP Nasional Albert Aries (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026). Konferensi pers tersebut membahas isu-isu krusial dalam pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru, di antaranya pasal penghinaan presiden dan lembaga negara, pasal terkait demonstrasi dan perzinahan. 

  Foto: Konpers pemberlakuan UU KUHP KUHAP dan UU Penyesuaian Pidana baru

  Doc. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

  Berita Foto Terbaru

  

  Upacara Pembaretan Pendidikan Komando 178 dan 179 Marinir

  

  Pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif subsektor kuliner

  

  Sidang perdana Bupati Pati nonaktif Sudewo di Semarang

  

  Mengisi libur sekolah dengan edukasi kearifan lokal

  

  Target pengembangan florikultura

  

  Edukasi literasi keuangan Bank Indonesia kepada guru

Berita Foto Terkait

Upacara Pembaretan Pendidikan Komando 178 dan 179 Marinir

23-06-2026

Sidang perdana Bupati Pati nonaktif Sudewo di Semarang

23-06-2026

Kemdiktisaintek Dorong Pengembangan SMA Unggul Garuda Transformasi

23-06-2026

Audiensi KNRA dengan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR

23-06-2026

Aksi Teatrikal Cor Kaki Iringi Tuntutan Reforma Agraria di Senayan

22-06-2026

Menanam bambu untuk menjaga mata air

22-06-2026

×

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) dan anggota Tim Ahli KUHP Nasional Albert Aries (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026). Konferensi pers tersebut membahas isu-isu krusial dalam pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru, di antaranya pasal penghinaan presiden dan lembaga negara, pasal terkait demonstrasi dan perzinahan.