Papua Putar Haluan: Eks Sawit Diminta Beralih ke Kakao

JAYAPURA – Gubernur Papua Mathius Fakhiri meminta pemerintah daerah mendorong pemanfaatan eks lahan perkebunan kelapa sawit untuk penanaman kakao sebagai strategi ganda antara pelestarian lingkungan dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Peralihan komoditas ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi ekologis Papua sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis pertanian berkelanjutan.

Secara analitis, kebijakan ini berpotensi menekan degradasi lingkungan yang kerap dikaitkan dengan sawit, sembari memperkuat rantai nilai kakao dari hulu ke hilir.

Jika diikuti dengan pendampingan petani, akses pasar, dan pengolahan pascapanen, kakao dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan Papua yang lebih hijau dan inklusif.

"Ini merupakan langkah penataan ulang sektor perkebunan di Papua, khususnya terhadap lahan sawit yang izinnya telah dicabut karena tidak memenuhi kewajiban perusahaan," katanya di Jayapura, Minggu (4/1).

Menurut Fakhiri,lahan tersebut tidak akan dialihkan kembali untuk pembukaan kebun sawit baru.

“Kami tidak membuka izin sawit baru," ujarnya.

Dia menjelaskan lahan-lahan eks perkebunan sawit yang izinnya dicabut akan diarahkan untuk komoditas lain yang lebih ramah lingkungan, salah satunya kakao.

"Pengembangan kakao sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat serta dukungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memberikan bantuan bibit kakao untuk Papua. Karena komoditas kakao dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi serta dapat dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat," katanya.

Dia menambahkan pemanfaatan lahan eks sawit untuk kakao juga bertujuan memulihkan struktur tanah yang telah lama tidak diolah, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan baru. Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan program tersebut.

"Saya menegaskan perusahaan sawit yang masih beroperasi di Papua akan dievaluasi secara ketat. Perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan perizinan dan kewajiban lingkungan akan dikenai sanksi hingga pencabutan izin," ujarnya.

Dia menjelaskan Papua tidak boleh dikorbankan atas nama investasi. Semua kebijakan harus berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

"Kami berharap dengan pengembangan kakao dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ekonomi lokal di Papua secara berkelanjutan," ujarnya.