Gubernur Jawa Timur: Penyaluran BBM Bersubsidi di Jatim Sesuai Regulasi Nasional

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jatim berjalan sesuai regulasi nasional.

Menurut Kofifah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menerima penghargaan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhir 2025 lalu di Jakarta, atas peran aktifnya dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) melalui Aplikasi XStar BPH Migas.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur atas komitmen dan kerja samanya dalam implementasi Aplikasi XStar BPH Migas. Penghargaan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus memperkuat pengawasan dan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat guna dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berhak menerima," ujar dia dalam keterangan diterima di Surabaya, Minggu (04/1).

Khofifah menyebutkan Jawa Timur merupakan provinsi dengan aktivitas ekonomi dan sektor produktif yang tinggi sehingga kebutuhan energi juga sangat besar.

“Melalui penguatan pengawasan dan pemanfaatan sistem digital, kami ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng dari sasaran. Dengan tata kelola yang akuntabel, subsidi energi dapat benar-benar memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

BPH Migas menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Jawa Timur pada 2025 sebesar 2.715.689 kiloliter (KL) untuk JBT dan 4.358.878 KL untuk JBKP, dengan realisasi penyaluran masing-masing 2.240.737 KL dan 3.212.481 KL.

Selain digitalisasi, Khofifah menegaskan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPH Migas menjadi kunci menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi petani, nelayan, serta sektor sosial lainnya.

“Sinergi lintas level pemerintahan ini memastikan keamanan pasokan, keandalan stok, serta transparansi penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah Jawa Timur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang berhak,” ujar dia. 

Khofifah menegaskan komitmen Jawa Timur dalam mendukung kebijakan nasional sektor energi.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen mendukung program ketahanan energi nasional melalui penguatan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi di sektor hilir. Dengan tata kelola yang akuntabel dan sinergi lintas level pemerintahan, kami memastikan ketersediaan energi yang berkeadilan bagi masyarakat,” katanya.