APBD DKI Jakarta 2026 Turun Tajam, Fokus Pada Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ

Di sektor transportasi, subsidi angkutan umum tetap dipertahankan dengan nilai besar. Transjakarta mendapat Rp3,75 triliun, Bus Sekolah Rp105,38 miliar, MRT Jakarta Rp536,70 miliar, dan LRT Jakarta Rp325,28 miliar.

Layanan angkutan kapal perairan juga dialokasikan Rp100,19 miliar untuk menjamin konektivitas wilayah kepulauan. Langkah ini ditujukan agar mobilitas warga tetap terjangkau dan merata.

Di bidang pendidikan, Pemprov DKI mengalokasikan Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja daerah. Anggaran ini melampaui ketentuan mandatory spending pendidikan minimal 20 persen.

Program Kartu Jakarta Pintar Plus memperoleh Rp3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul sebesar Rp399 miliar. Selain itu, sekolah swasta gratis mendapat Rp282,46 miliar dan rehabilitasi sekolah Rp126,12 miliar.

Pada sektor kesehatan, anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp1,40 triliun. Pembangunan fasilitas kesehatan dialokasikan Rp360,49 miliar dan pengadaan alat kesehatan Rp165,16 miliar.

Salah satu perhatian utama APBD 2026 adalah keberlanjutan program bantuan sosial. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran signifikan untuk KLJ, KAJ, dan KPDJ.

Untuk Kartu Lansia Jakarta, anggaran yang disiapkan mencapai Rp625,89 miliar. Kartu Anak Jakarta memperoleh Rp100,10 miliar dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta sebesar Rp76,45 miliar.

Di sektor ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan kerja dan Mobile Training Unit dianggarkan Rp63,44 miliar. Program pelatihan SIM A, tenaga kerja mandiri, dan peningkatan produktivitas juga tetap berjalan.

Michael menegaskan seluruh program dalam APBD 2026 akan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Pemprov DKI berharap anggaran tersebut tetap memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Jakarta.