Gubernur Pramono Teken Kontrak Rp2,62 Triliun Demi Jakarta Tahan Banjir Rob

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyaksikan langsung penandatanganan kontrak Program Pengendalian Banjir dan Rob antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah pelaksana proyek. Penandatanganan berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Rabu (24/12) sebagai bagian dari langkah strategis menghadapi ancaman banjir dan rob di wilayah pesisir ibu kota.

Program ini menjadi kelanjutan komitmen Pemprov DKI dalam memperkuat ketahanan Jakarta sebagai kota pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Pramono menegaskan program tersebut sejalan dengan gerakan #JagaJakarta dan mengusung semangat "Kelola Air, Lindungi Jakarta".

Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Ia menilai penandatanganan kontrak ini bukan sekadar formalitas, melainkan tonggak penting pengendalian banjir dan rob dalam jangka menengah.

"Nilai kontrak program ini mencapai Rp2,62 triliun. Ini merupakan upaya pengendalian banjir dan rob untuk jangka menengah guna meningkatkan ketahanan Jakarta sebagai kota pesisir," ujar Pramono Anung.

Ia menjelaskan, proses kontrak sengaja dimulai lebih awal agar tidak menumpuk di penghujung tahun anggaran. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan perencanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan lebih optimal.

"Kami mempersilakan proses kontrak dilakukan lebih awal karena kami meyakini perencanaan, pemanfaatan, dan penggunaan APBD DKI Jakarta akan menjadi lebih baik dan terencana," jelas Pramono. Ia menambahkan, penandatanganan di akhir tahun kerap menyulitkan pengawasan dan efektivitas pelaksanaan proyek.

Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin menjelaskan proyek yang ditandatangani bernama Jaktirta. Proyek ini memiliki pendekatan berbeda dibandingkan normalisasi sungai yang selama ini dikenal masyarakat Jakarta.

Menurut Ika, Proyek Jaktirta tidak menitikberatkan pada pelebaran sungai seperti pada normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Krukut. Fokus utama Jaktirta adalah meningkatkan kapasitas sungai yang sudah ada, khususnya di Kali Angke dan Kali Pesanggrahan.

"Proyek Jaktirta berfokus pada peningkatan kapasitas sungai melalui pendalaman alur dan peningkatan debit aliran, bukan pelebaran sungai," jelas Ika. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi perkotaan Jakarta yang padat.

Selain pendalaman sungai, proyek ini juga mencakup pembangunan dan penguatan tanggul untuk menekan risiko luapan air. Pembangunan waduk dan embung turut menjadi bagian penting sebagai area tampungan air sementara.

Ika menyebut sejumlah lokasi strategis yang masuk dalam pengembangan embung dan waduk, antara lain Kebagusan, Pondok Labu, dan Sunter Hulu. Infrastruktur ini diharapkan mampu menahan limpasan air saat curah hujan tinggi maupun saat terjadi rob.

Secara rinci, ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak Jaktirta meliputi pembangunan sistem polder dan pompa pengendali banjir. Selain itu, proyek ini juga mencakup pembangunan embung atau waduk sebagai area penampungan air.

Pekerjaan lainnya meliputi pembangunan dan penguatan tanggul pengaman pantai untuk perlindungan dari banjir rob. Penanganan sungai dan kali juga dilakukan guna meningkatkan kapasitas aliran serta mengurangi risiko genangan di kawasan permukiman.

Sejumlah perusahaan konstruksi nasional dilibatkan dalam proyek ini, antara lain PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Nindya Karya, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, PT Modern Widya Technical, PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, serta PT Suburo Jayana Indah Corp. Keterlibatan banyak pihak diharapkan mempercepat dan menjaga kualitas pelaksanaan proyek.