Pemkab Wonosobo Dapat Penilaian Tinggi terkait Hak Sosial Budaya
📅 Selasa, 23 Des 2025, 08:38 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: antara foto
WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng), mendapat penilaian HAM yang fokus pada pemenuhan hak sosial budaya di empat lingkup yang dinilai yaitu hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pangan dengan skor 72,9 atau termasuk kategori tinggi.
"Hasil pilot project , laporan penilaian HAK asasi manusia pada pemerintah daerah , jadi kegiatan ini program prioritas nasional Komnas HAM yang kami lakukan setiap tahunnya," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Senin (22/12).
Ia menyampaikan hasil pilot project penilaian HAM pada pemerintah daerah melalui zoom meeting dari Jakarta.
Penilai utama adalah survei publik yang dilakukan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga ada penilaian pakar.
Berdasarkan komposisi, untuk survei publik 60 persen, sedangkan pakar adalah 40 persen dengan demikian mendapatkan skoring untuk Kabupaten Wonosobo adalah 72, 9 termasuk kategori tinggi.
Anis Hidayah menyampaikan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pangan merupakan hak ekonomi sosial budaya, sehingga bagaimana kebijakan pemda terhadap empat hak tersebut berdasarkan regulasi yang tersedia bagi hukum dan UU yang tersedia dan juga Perda itu memiliki kewajiban.
"Temuan di Wonosobo untuk hak atas pendidikan , tiga indikator yang kami gunakan adalah struktur proses dan hasil di tingkat struktur memang ada sejumlah peraturan yang sudah dibuat di Kabupaten Wonosobo , baik Perda maupun Perbup terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kemudian di tingkat indikator proses penyelenggaraan pendidikan di sana sudah menunjukkan berkeadilan dan nondiskriminatif ," katanya.
Menurut dia, perluasan akses pendidikan melalaui PPDB yang adil dengan program yang dibuat sesuai konteks lokal yaitu ayo sekolah dan penjaminan kualitas layanan melalui penguatan pendidikan inklusif oleh dan juga sekolah ramah anak. Sementara di indikator hasil Komnas HAM menemukan tingkat partisipasi kasar (APK ) SD mencapai 100 persen, demikian juga SMP.
Namun terkait pendidikan tingkat SMP ini tingkat partisipasi murni belum sampai 100 persen, ada di angka 84 persen.
Ia menyampaikan ada beberapa rekomendasi terkait perbaikan infrastruktur sekolah yang masih rusak dan juga pendidikan inklusif untuk diperluas jangkauannya.
Sementara Asisten III Sekda Wonosobo Triharno menyampaikan terima kasih telah mendapat penilaian yang cukup tinggi.
"Memang menjadi tugas dari kami , berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang muncul ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk melakukan perbaikan , setidaknya kami akan melakukan suatu upaya untuk merumuskan rencana sehingga ke depannya bisa mengupayakan lebih baik lagi," katanya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!