Rapimnas Golkar Rekomendasi Pilkada Dipilih DPRD dan Dibentuk Koalisi Permanen

JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dibentuk koalisi permanen.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12), rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, menurut dia, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

Namun di sisi lain, menurut dia, Partai Golkar memandang penting penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dia mengatakan penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk menjadi jembatan masyarakat dan negara, serta memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation). "Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab," kata dia.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Sabtu (20/12) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta untuk membahas persoalan internal organisasi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan agenda kali ini merupakan Rapimnas yang pertama kali digelar di periode kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di tingkat provinsi, diundang ke agenda itu.

"Karena sifatnya lebih ke internal jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas," kata Sarmuji.

Rapimnas juga mendorong agar adanya koalisi permanen sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.

Bahlil mengatakan bahwa tujuan dari koalisi permanen itu adalah untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. "Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan," kata Bahlil.

Dia mengatakan Partai Golkar mengatakan koalisi permanen itu adalah transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan. "Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden," kata dia.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa doktrin karya-kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan Astacita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Doktrin itu, kata dia, menempatkan kerja nyata, produktivitas, dan kebermanfaatan sebagai landasan utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Dengan pendekatan yang menekankan hasil dan keberlanjutan, karya-kekaryaan mendorong sinergi antara negara, dunia usaha, dan masyarakat.

"Sehingga setiap program pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," kata dia.