Demi Kelestarian Hutan, Dedi Mulyadi Prioritaskan Mitigasi Bencana dalam Tata Ruang

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah memprioritaskan faktor risiko bencana di atas izin administratif dalam kebijakan tata ruang terbaru, guna mengakhiri tumpang tindih lahan yang selama ini menghantui kelestarian hutan dan ketahanan pangan di Tanah Pasundan.

Dedi menegaskan bahwa kebijakan tata ruang yang disebut Penataan Ruang Induk itu di tingkat provinsi, mulai 2026 akan menjadi acuan tunggal dan bersifat mengikat bagi seluruh 27 kabupaten/kota. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah negosiasi terhadap ruang-ruang konservasi.

"Orientasi utama tata ruang Jawa Barat adalah melindungi kawasan hutan, area persawahan, serta sumber air seperti rawa, daerah aliran sungai, dan kawasan resapan," ujar Dedi selepas Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Gedung Sate, Bandung, Kamis.

Dedi menekankan pemerintah daerah tidak boleh lagi berlindung di balik aturan formal jika secara faktual pembangunan di suatu lokasi berpotensi mengundang bencana bagi masyarakat.

"Jika aturannya membolehkan tapi faktanya bisa menimbulkan bencana, saya lebih memilih menangani (mencegah) bencana. Kita harus berpihak pada keselamatan warga," katanya.

Acuan tunggal dan penertiban sempadan dalam sinkronisasi yang didukung penuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini, kabupaten dan kota diminta patuh pada garis kebijakan provinsi tanpa kompromi, terutama pada sektor hijau dan pangan.

"Kabupaten dan kota tinggal mengikuti tata ruang induk provinsi, dan orientasi tata ruang kita itu adalah melindungi kawasan hutan, melindungi area persawahan," kata KDM.

Lebih jauh, Jabar juga melakukan intervensi terhadap area perairan dengan mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menetapkan garis sempadan sungai. Langkah ini akan menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menertibkan sertifikat lahan yang terlanjur terbit di area terlarang.

Selain perlindungan alam, rapat koordinasi tersebut menyepakati percepatan sertifikasi aset negara guna membendung sengketa lahan. Kanwil ATR/BPN Jawa Barat, Perhutani, dan PTPN kini bergerak dalam satu frekuensi untuk mengamankan aset-aset pemerintah.

"Hari ini sudah bersepakat untuk segera melakukan penanganan terhadap aset-aset negara di Jawa Barat agar segera tersertifikatkan," ucapnya.

Dedi menambahkan bahwa perlindungan terhadap sekitar 700 ribu hektare kawasan hutan di Jabar tidak boleh hanya menjadi data di atas kertas.

Ia menginstruksikan agar kebijakan perlindungan ke depan wajib berbasis pada kondisi riil tutupan pohon di lapangan, demi memastikan Jawa Barat tetap menjadi lumbung pangan dan benteng ekosistem di masa depan.