Wujudkan Birokrasi Profesional dan Bersih, Khofifah Minta Rekrutmen ASN Tidak Berdasarkan 'Like and Dislike'

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan agar proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) harus bersifat objektif dan profesional, bukan didasari oleh sikap subjektif panitia seleksi. 

Menurut Khofifah, untuk itu penting  penerapan merit system dalam manajemen  guna mewujudkan birokrasi yang profesional, objektif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penegasan tersebut disampaikan Khofifah saat Pelantikan Kepala Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Timur, yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/12).

Menurut Khofifah, merit system merupakan sistem manajemen sumber daya manusia yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, dan moralitas sebagai dasar utama dalam proses rekrutmen, promosi, serta pengembangan pegawai.

“Proses rekrutmen harus bersifat impersonal, tidak boleh berdasarkan like dan dislike. Merit system harus dijalankan secara detail dan konsisten,” tegas Khofifah.

Ia menjelaskan, penerapan merit system di Jawa Timur dilakukan melalui deep assessment yang sebagian besar melibatkan pihak eksternal untuk menjaga objektivitas. Meskipun terdapat perubahan regulasi terkait keterlibatan konsultan eksternal, Pemprov Jatim tetap membuka ruang evaluasi demi menjaga kualitas proses seleksi jabatan.

Khofifah juga menyoroti pentingnya manajemen talenta dan talent pool ASN. Jawa Timur, kata dia, menjadi provinsi dengan jumlah ASN terbanyak yang telah terprofil melalui sistem Talent GNA. Bahkan, capaian tersebut tercatat sebagai rekor oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada peringatan Korpri 1 Desember lalu.

“Profiling ASN melalui talent pool ini sangat membantu dalam memetakan kualifikasi, kompetensi, potensi, integritas, dan profesionalisme ASN yang dibutuhkan pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, Khofifah menegaskan bahwa profesionalisme ASN harus sejalan dengan visi pembangunan Jawa Timur. Melalui tema kinerja ‘Jatim Berdaya’, Pemprov Jatim mendorong ASN untuk mengenali potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) sebagai dasar peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanreg II BKN Jawa Timur, Soni Sultana, menyampaikan tiga program prioritas yang akan menjadi fokusnya pada periode 2025–2026.

Pertama, optimalisasi pelaksanaan profiling ASN melalui program Pro-ASN agar seluruh ASN di Jawa Timur, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terpetakan secara menyeluruh.

Kedua, percepatan pencapaian predikat manajemen talenta bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Target kami, pada tahun 2026 seluruh kabupaten dan kota sudah memiliki predikat manajemen talenta,” ujar Soni.

Ketiga, percepatan penyelesaian permasalahan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK. Soni mengungkapkan, dari sekitar 130 ribu PPPK di Jawa Timur, permasalahan yang tersisa hanya sekitar 200 kasus, sebagian besar terkait perbedaan data nama.

“Insya Allah sebelum akhir tahun ini bisa kami tuntaskan, sehingga di tahun 2026 sudah tidak ada lagi kendala,” pungkasnya.