Gubernur Pramono Lantik 11 Pejabat Eselon II DKI, Tegaskan Meritokrasi Jadi Pegangan Utama

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (17/12). Pelantikan ini menjadi bagian dari penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara guna memastikan pengisian jabatan strategis dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang sarat tanggung jawab. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menunjukkan integritas, dedikasi, loyalitas, serta kesungguhan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Saya mengucapkan selamat kepada 11 pejabat yang baru saja dilantik," ujar Pramono. 

Pramono memaparkan, selama 10 bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pelantikan besar-besaran sebagai bagian dari pembenahan birokrasi. Total terdapat 62 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 2.700 pejabat eselon III dan IV, serta Sekretaris Daerah yang telah dilantik secara profesional.

Ia menekankan bahwa seluruh proses pengangkatan pejabat tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan sistem merit dan prinsip meritokrasi. Menurutnya, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang kredibel dan dipercaya publik.

"Kami memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Pramono. 

Ia menambahkan bahwa capaian kinerja menjadi dasar utama penilaian, bukan kedekatan personal atau faktor nonprofesional lainnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti komposisi pejabat yang dilantik, di mana lima dari 11 pejabat merupakan perempuan. Hal ini disebut sebagai bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong kepemimpinan yang inklusif, setara, dan berbasis prestasi.

Salah satu pejabat perempuan yang dilantik adalah Iin Mutmainah sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Pramono mencatat bahwa Jakarta terakhir kali dipimpin oleh wali kota perempuan pada 1 April 2008, saat Sylviana Murni menjabat Wali Kota Jakarta Pusat.

"Di Jakarta, isu gender tidak pernah menjadi persoalan," tegas Pramono.

Ia menekankan bahwa kesempatan menduduki jabatan strategis diberikan seluas-luasnya kepada siapa pun yang memiliki kompetensi dan rekam jejak kinerja yang baik.

Lebih lanjut, Pramono berpesan agar para pejabat yang baru dilantik mengedepankan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan profesional. Ia menilai sinergi antarpimpinan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.

"Kita bekerja sebagai satu kesatuan dalam keluarga besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Pramono.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara serta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Selain itu, pengangkatan tersebut juga mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1118 Tahun 2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.