Korsel–AS Bahas Korea Utara di Tengah Perbedaan Sikap Antar Kementerian di Seoul

Seoul - Korea Selatan dan Amerika Serikat, Selasa (16/12), menggelar pertemuan untuk mengoordinasikan kebijakan terhadap Korea Utara, kata para pejabat, di tengah perbedaan pandangan antar-kementerian di Seoul yang membayangi upaya tersebut.

Pertemuan konsultatif itu menjadi dialog pertama antara kedua sekutu ini mengenai isu Korea Utara sejak pemerintahan liberal Presiden Lee Jae Myung mulai menjabat pada Juni.

Seoul berupaya memperbaiki hubungan antar-Korea yang mandek sekaligus membantu menghidupkan kembali dialog antara Washington dan Pyongyang, meski Korea Utara berulang kali menolak pendekatan diplomatik.

Pertemuan Selasa itu dipimpin Jeong Yeon-doo, wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan untuk Strategi Diplomatik dan Intelijen, serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan Kevin Kim yang bertindak sebagai pejabat sementara.

Kementerian Luar Negeri Korsel sebelumnya menyatakan pertemuan tersebut akan membahas kebijakan terkait Korut secara luas, termasuk opsi untuk kembali melibatkan negara tertutup itu dalam dialog. Seoul juga berharap kanal konsultasi ini dapat berjalan secara rutin.

Namun, pertemuan ini berlangsung di saat Kementerian Unifikasi—yang menangani urusan antar-Korea—menyuarakan keberatan terhadap dialog yang dipimpin Kementerian Luar Negeri dan Amerika Serikat. Kementerian tersebut menilai pendekatan itu berpotensi melemahkan peluang pemulihan hubungan dengan Pyongyang.

Menteri Unifikasi Chung Dong-young dan sejumlah anggota kabinet lainnya dilaporkan khawatir kanal dialog ini akan mengulang pengalaman “kelompok kerja” bilateral Korea Selatan-AS pada era pemerintahan Moon Jae-in pada 2018–2021.

Kelompok kerja itu dibentuk pada November 2018 untuk memperkuat koordinasi kebijakan kedua sekutu terkait Korea Utara, mulai dari denuklirisasi dan sanksi hingga kerja sama antar-Korea.

Pemerintahan Moon kala itu juga aktif mendorong rekonsiliasi dengan Pyongyang serta memfasilitasi perundingan nuklir Korea Utara-AS.

Namun, kelompok kerja tersebut kemudian dipersepsikan sebagai mekanisme pengawasan yang menghambat agenda perdamaian Seoul, karena pembahasan lebih menekankan kepatuhan terhadap sanksi internasional atas Korut.

Mengingat perannya dalam isu antar-Korea, Kementerian Unifikasi selama ini dilibatkan dalam sejumlah konsultasi bilateral utama dengan AS mengenai Korut.

Sebelumnya, pada Senin, Kementerian Unifikasi menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan Selasa, dan akan menggelar pembicaraan tersendiri dengan AS terkait kebijakan Korea Utara jika diperlukan.

Kemlu Korsel menegaskan pertemuan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam lembar fakta KTT bersama, yang menegaskan komitmen kedua negara untuk melakukan konsultasi erat mengenai Korut.