Rapimgab DPRD DKI Bahas Catatan Kemendagri, Penetapan APBD 2026 Masuk Tahap Kunci

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan atau Rapimgab guna membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat ini menjadi salah satu tahapan krusial sebelum Ranperda APBD 2026 ditetapkan secara resmi menjadi peraturan daerah.

Rapimgab digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/12) dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin bersama Wakil Ketua DPRD Basri Baco. Pelaksanaan rapat tersebut mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 1244/UD.00.02 tertanggal 9 Desember 2025.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan bahwa agenda utama rapat adalah membahas tanggapan serta catatan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Ranperda APBD 2026. Ia menegaskan pembahasan ini penting untuk memastikan substansi anggaran daerah sejalan dengan ketentuan pemerintah pusat.

"Kita akan membahas tanggapan hasil Kemendagri terhadap Ranperda APBD 2026," ujar Khoirudin saat membuka jalannya rapat. 

Rapimgab dihadiri oleh jajaran pimpinan komisi DPRD DKI Jakarta yang memiliki peran strategis dalam pembahasan anggaran daerah. Mereka yang hadir antara lain Ketua Komisi A Inggard Joshua, Wakil Ketua Komisi A Alia Noorayu Laksono, Sekretaris Komisi A Mujiyono, Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh, Ketua Komisi D Yuke Yurike, Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris, serta Ketua Komisi E Subki.

Selain pimpinan komisi, pimpinan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta juga tampak mengikuti rapat tersebut. Beberapa di antaranya adalah Abdul Aziz, Taufik Zoelkifli, Pantas Nainggolan, Pandapotan Sinaga, Nuchbatillah, Imamuddin, Judistira Hermawan, Ramly HI Muhamad, Fu’adi Luthfi, Ali Muhammad Johan, hingga Bun Joi Phiau.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta lainnya turut hadir untuk mengikuti jalannya pembahasan secara menyeluruh. Di antaranya Abdurrahman Suhaimi, Achmad Yani, Sardy Wahab Sadri, serta Heri Kustanto yang terlihat aktif mencermati agenda rapat.

Dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rapimgab turut dihadiri Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata. Kehadiran jajaran Pemprov DKI dimaksudkan untuk memberikan penjelasan teknis atas substansi catatan dan rekomendasi Kemendagri.

Pembahasan dalam Rapimgab difokuskan pada sejumlah catatan penting yang disampaikan Kemendagri terkait Ranperda APBD 2026. Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian kebijakan anggaran dengan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, serta kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, rapat juga menyoroti prioritas belanja daerah yang harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. DPRD menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja wajib, program prioritas pembangunan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jakarta.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh masukan dari Kemendagri akan ditindaklanjuti secara cermat dan bertanggung jawab. Hal tersebut dilakukan agar penetapan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Rapimgab ini menjadi bagian dari tahapan akhir pembahasan Ranperda APBD 2026 sebelum masuk ke proses penyempurnaan dan pengesahan. DPRD DKI Jakarta memastikan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta akan terus diperkuat demi menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan warga Jakarta.