Gubernur Pramono Satukan Kaum Betawi: Lembaga Adat Jadi Kunci Wajah Jakarta ke Depan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025 yang digelar di Museum M.H. Thamrin, Senen, Jakarta Pusat. Dukungan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyatukan masyarakat Betawi melalui pembentukan satu Lembaga Adat Betawi yang kuat dan berwibawa.

Pramono menilai kongres tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Betawi untuk memperkuat posisi budaya lokal sebagai identitas utama Jakarta. Ia menegaskan bahwa hasil dan rekomendasi dari kongres akan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta secara konkret.

"Hari ini saya bersyukur bisa hadir dan menerima langsung hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025. Kami mendapatkan saran dan masukan yang akan segera kami tindaklanjuti," ujar Pramono Anung.

Menurut Pramono, penguatan kelembagaan adat Betawi merupakan kebutuhan mendesak seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan budaya Betawi sebagai budaya utama di Jakarta. Dengan dasar hukum tersebut, keberadaan lembaga adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi instrumen strategis dalam pemajuan kebudayaan.

Meski lembaga adat Betawi secara formal belum terbentuk, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengarusutamakan identitas Betawi dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap budaya lokal di tengah dinamika kota metropolitan.

"Saya sebagai Gubernur DKI Jakarta berkomitmen tentang pemajuan budaya Betawi. Bahkan di Balai Kota, simbol-simbol utama yang menampakkan wajah Betawi akan terus diperkuat," kata Pramono.

Ia mencontohkan penggunaan busana adat Betawi dalam berbagai agenda resmi di Balai Kota Jakarta, termasuk pada pelantikan pejabat eselon. Pria mengenakan baju ujung serong, sementara perempuan menggunakan kebaya encim sebagai representasi budaya Betawi yang dihadirkan secara konsisten.

Pramono juga menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta yang sejajar dengan masyarakat Betawi dalam proses pembentukan kelembagaan adat. Oleh karena itu, Pemprov memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Fauzi Bowo, untuk mengoordinasikan proses internal kaum Betawi.

"Beliau yang akan berunding dengan saudara-saudara sekalian. Pemprov DKI tidak mencampuri urusan internal kaum Betawi dan kami menerima hasil Kongres Istimewa ini," tegasnya.

Setelah seluruh kaum Betawi mencapai kesepakatan mengenai struktur dan penamaan lembaga adat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengawal pembentukan payung hukum yang kuat. Langkah ini bertujuan agar Lembaga Adat Betawi memiliki legitimasi, kewibawaan, dan dihormati oleh seluruh elemen masyarakat.

Pemprov DKI juga mendorong penegasan posisi Lembaga Adat Betawi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi. Proses perumusan regulasi tersebut akan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pramono menyebut Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025 sebagai ruang aspirasi penting bagi masyarakat Betawi dalam menentukan arah, peran, dan posisi kebudayaan di Jakarta. Ia optimistis kongres ini mampu menjawab tantangan regenerasi budaya agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.

"Pascakongres ini, saya berharap terbentuk kelembagaan Betawi yang profesional, kuat, dan berwibawa, sehingga budaya Betawi tetap lestari dan menjadi fondasi Jakarta sebagai kota yang maju, inklusif, dan berbudaya," ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, juga akan terus mendukung para seniman dan pelaku budaya Betawi dalam memperkuat ekosistem kebudayaan. Dukungan tersebut diarahkan agar proses pewarisan nilai budaya dapat terus berjalan dan beradaptasi dengan dinamika perkotaan.