Insiden MBG di SDN 01 Cilincing: DPRD DKI Mendesak Posko Krisis Terpadu & Evaluasi Total

JAKARTA - Insiden kendaraan Makan Gizi Gratis (MBG) yang menabrak guru dan siswa SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara, memantik keprihatinan mendalam dari Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki. Peristiwa yang terjadi pada Kamis (11/12) ini langsung menjadi sorotan publik karena menyangkut keselamatan anak-anak dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah.

Dalam keterangannya, Subki menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus bergerak cepat memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan komprehensif dan manusiawi. Ia menekankan perlunya layanan medis yang optimal, pendampingan psikologis, serta dukungan penuh bagi keluarga korban yang terdampak insiden tersebut.

"Kami meminta Pemprov membuka Posko Krisis Terpadu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan posko tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh proses penanganan korban baik di lokasi sekolah maupun di fasilitas kesehatan berjalan terkoordinasi, responsif, dan tidak meninggalkan satu pun kebutuhan mendesak.

"Memastikan tidak ada kebutuhan korban yang terabaikan," tutur politisi PKS itu.

Subki menilai, peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai kecelakaan biasa. Menurutnya, kejadian di Cilincing harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh rangkaian penyebab insiden. Pemeriksaan perlu menyentuh aspek pengemudi, kondisi kendaraan, hingga standar keamanan yang diterapkan di sekitar kawasan sekolah.

"Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya mencegah kejadian serupa di masa depan," ungkapnya.

Selain meninjau penyebab kecelakaan, Subki juga menekankan pentingnya mengevaluasi tata kelola dan operasional program Makan Gizi Gratis. Ia meminta Pemprov memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut mengikuti prosedur keselamatan yang ketat dan tidak mengabaikan keamanan peserta didik di sekolah.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan kendaraan operasional MBG harus diperjelas, termasuk standar kelaikan kendaraan dan kapasitas pengemudi yang ditugaskan. Lingkungan sekolah pun harus kembali menata area steril kendaraan agar aktivitas distribusi makanan tidak mengganggu atau membahayakan siswa.

"Area steril kendaraan dan faktor pengemudi juga harus diperhatikan," pungkas Subki.

Dengan desakan evaluasi total tersebut, DPRD DKI berharap Pemerintah Provinsi mampu memperkuat standar keselamatan sekaligus memastikan program Makan Gizi Gratis berjalan tanpa mengorbankan keamanan peserta didik. Insiden Cilincing diharapkan menjadi titik balik untuk pembenahan menyeluruh dalam tata kelola program layanan publik yang bersentuhan langsung dengan anak-anak sekolah.