Kesepakatan Perdagangan AS dan Indonesia Terancam Gagal

WASHINGTON - Kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia yang dicapai pada bulan Juli berisiko gagal karena Pemerintah telah menarik kembali beberapa komitmen yang dibuat sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. 

“Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebut identitasnya, tanpa memberikan rincian tentang komitmen spesifik mana yang kini dipertanyakan oleh Indonesia.

Ketika ditanya mengenai komentar tersebut, para pejabat Indonesia mengatakan pada Rabu (10/12) bahwa pembicaraan antara kedua pihak masih berlangsung, dan tidak ada isu spesifik yang muncul selama negosiasi.

“Dinamika dalam proses negosiasi adalah hal yang normal. Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dapat segera tercapai,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Haryo Limanseto.

Seperti diketahui Kementerian Perekonomian dipimpun oleh Airlangga Hartarto, yang dalam hal ini sebagai kepala negosiator untuk pembicaraan tarif antara Indonesia dan AS.

Sebelumnya pada tanggal 10 Desember, sebuah sumber pemerintah Indonesia mengatakan bahwa harmonisasi bahasa diperlukan untuk kesepakatan tersebut.

Pada bulan Juli, kedua negara menyatakan bahwa Indonesia setuju untuk menghapus tarif pada lebih dari 99 persen barang AS dan menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan-perusahaan Amerika, sementara AS akan menurunkan tarif yang akan dikenakan pada produk-produk Indonesia menjadi 19 persen dari 32 persen.

Produsen Mobil

Presiden Donald Trump pertama kali mengumumkan kesepakatan itu pada 15 Juli, menyebutnya sebagai kemenangan besar bagi para produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, dan manufaktur AS.

Namun, pejabat Indonesia telah mengatakan kepada Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer bahwa Jakarta tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat dan ingin merumuskannya kembali,” kata pejabat tersebut.

Finansial Times melaporkan bahwa pejabat AS meyakini bahwa hal itu akan menghasilkan kesepakatan yang lebih buruk bagi AS, ketimbang kesepakatan baru-baru ini yang telah dicapai dengan dua negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia dan Kamboja.

Pihak berwenang AS mengatakan bahwa mereka percaya Indonesia "mengalami kemunduran" dalam penghapusan hambatan non-tarif pada ekspor industri dan pertanian dari AS, serta komitmen untuk mengambil tindakan terkait isu perdagangan digital.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent pekan lalu mengatakan dalam acara New York Times DealBook bahwa Indonesia "agak keras kepala" terkait kesepakatan perdagangannya dengan AS, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.