Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

KemenPPPA Akui Banyaknya Perempuan Pekerja Tidak Tercatat Secara Administratif

16 Kamis, 11 Des 2025, 17:40 WIB | Oleh:
KemenPPPA Akui Banyaknya Perempuan Pekerja Tidak Tercatat Secara Administratif KemenPPPA Akui Banyaknya Perempuan Pekerja Tidak Tercatat Secara Administratif Doc: Humas Kementerian PPPA
Ket. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyoroti, banyaknya perempuan pekerja yang belum tercatat secara administratif. Hal ini dikarenakan, mereka memilih mengidentifikasi dirinya sebagai ibu rumah tangga (IRT).

“Banyak perempuan bekerja dari pagi hingga malam, tapi tetap memilih mengidentifikasi diri sebagai ‘ibu rumah tangga’. Kondisi ini membuat data gender tidak akurat dan berimbas pada program pemerintah yang tidak tepat sasaran,” kata Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (11/12).

Veronica mencontohkan, situasi di Cilacap, banyak perempuan menghasilkan pendapatan tambahan namun tidak tercatat sebagai pekerja. Ia juga menyoroti, masih rendahnya pelibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.

“Akibatnya, data kita tidak memotret realitas dan program pemerintah jadi tidak tepat sasaran. Suara perempuan sangat penting, terutama untuk isu kesehatan, pangan, layanan dasar, sampai risiko bencana,” ucap dia.

Lalu, Veronica menegaskan bahwa pembangunan desa harus memasukkan layanan dasar bagi perempuan dan anak sebagai indikator utama. Veronica menambahkan, percepatan kesetaraan gender tidak akan berhasil tanpa data akurat dan kolaborasi lintas sektor.

“Dana desa tidak boleh hanya dipakai untuk kegiatan seremonial, harus ada ruang aman perempuan dan anak. Sampai infrastruktur yang mendukung perlindungan, isu perempuan dan anak harus jadi perhatian," ujar dia.

Sementara, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, menuturkan bahwa pendirian Pusat Studi Gender dan Kepemimpinan Birokrasi (PSGKB) merupakan langkah strategis. Khususnya, untuk mendorong birokrasi responsif gender dan berbasis bukti.

“PSGKB adalah komitmen strategis kami untuk membangun kepemimpinan birokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Kami berharap PSGKB menjadi pusat riset dan kolaborasi bagi kebijakan berbasis gender, disabilitas, dan inklusi,” kata Muhammad Taufiq. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +