KDM Tangani Banjir Bandung Raya Mulai 2026 Fokus pada Tata Ruang

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang dikenal dengan KDM, menyatakan mulai menangani banjir yang kerap melanda Bandung Raya pada  tahun 2026, dengan fokus pada pengelolaan tata ruang sampai pembangunan bendungan.

Dalam aspek pengelolaan tata ruang, lanjutnya, pertama Pemprov Jabar akan mengembalikan tata ruang pada fungsi alamnya dengan memperbanyak ruang hijau.

"Tata ruang harus dikembalikan ke fungsi alam. Ruang hijau harus diperbanyak, meskipun pasti ada reaksi dan kemarahan karena banyak pihak selama ini menikmati fasilitas alam secara tidak tepat," kata Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya di Bandung, Selasa.

Kemudian, lanjut dia, menghentikan alih fungsi lahan, dimana seluruh aktivitas perubahan perkebunan teh atau hutan menjadi perkebunan sayur seperti kentang dan tanaman yang tidak memberikan kekuatan pada tanah akan dihentikan.

"Kemudian mereka yang mengalihfungsikan lahan harus mengembalikannya menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lainnya, agar tidak menimbulkan sedimentasi ke Sungai Citarum," ucap Dedi Mulyadi.

Selain dari aspek tata ruang, lanjutnya, Pemprov Jabar juga menyiapkan pembangunan bendungan di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung, untuk menahan sementara arus sungai di kawasan hulu tersebut.

"Ini sebagai salah satu solusi pengendalian banjir jangka panjang," kata Dedi Mulyadi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya dan Pemprov Jabar dalam mengembalikan tata ruang ke fungsi alam, termasuk memulihkan danau-danau kecil yang kini telah berubah menjadi kawasan permukiman maupun bisnis.

Menurutnya, penanganan banjir Bandung Raya memerlukan kerja besar yang mencakup normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembenahan tata ruang, penanaman kembali kawasan pegunungan, serta menghidupkan kembali danau-danau alami yang kini telah berubah menjadi kawasan permukiman.

Selain itu banjir yang berulang di berbagai titik wilayah Kabupaten Bandung, kata dia, tidak terlepas dari kerusakan di kawasan hulu seperti di Ciwidey dan Pangalengan.

Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Bandung guna menindaklanjuti temuan alih fungsi lahan yang menyebabkan meningkatnya volume dan kecepatan arus air.

"Saya ingatkan kepada pihak yang menebang pohon teh dan pohon lainnya untuk dijadikan perkebunan sayur. Inilah dampak dari yang saudara lakukan. Semoga pelaku perusakan seluas 160 hektare itu segera ditahan," ucap Gubernur Dedi Mulyadi.

Selain alih fungsi menjadi perkebunan sayur, Gubernur Jabar menyoroti menjamurnya kawasan wisata yang mengubah daerah resapan air menjadi bangunan permanen. Banyak permukiman masyarakat juga masih berdiri di wilayah sepadan sungai, membuat rendaman air semakin parah saat debit air naik.

Dedi menerangkan program penanganan banjir di Bandung Raya akan dilakukan setelah penyelesaian penanganan banjir dilakukan di kawasan Karawang, Bekasi, dan sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Ia menekankan penataan kawasan Bandung Raya tidak dapat ditunda, meskipun langkah-langkahnya sering memicu resistensi masyarakat.

"Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, maka penataan harus dilakukan sekarang. Memang pada musim kemarau penataan akan menimbulkan reaksi dan perlawanan, tetapi ini harus ditempuh," ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.