Hadapi Natal dan Tahun Baru 2026, Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Bentuk Satgas BBM

SEMARANG - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah membentuk dan menyiagakan Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 lebih awal dibandingkan periode sebelumnya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga JBT Fanda Chrismianto, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/12), menjelaskan bahwa Satgas Natal dan Tahun Baru 2025/2026 mulai beroperasi pada 13 November 2025-11 Januari 2026.

"Kalau sebelumnya, pelaksanaan satgas itu kurang lebih di pertengahan Desember sampai dengan akhir minggu pertama Januari 2026," katanya.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers terkait kesiapan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dari PT Pertamina Patra Niaga JBT.

"Ini memang kami lakukan agar persiapan dari sisi internal Pertamina sebelum puncak periode satgas itu bisa diantisipasi dengan baik. Artinya, penyiapan dari sisi sarana penerimaan, sarana penimbunan, juga sarana pendistribusian," katanya.

Menurut dia, pihaknya baru saja melakukan pengecekan di Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Pengapon, Semarang, yang menunjukkan sudah dalam kondisi siap untuk menyambut puncak periode Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Ia memprediksi ada peningkatan permintaan untuk produk gasoline atau bensin, seperti Pertamax series dan Pertalite kurang lebih 5,6 persen untuk periode 15 Desember 2025-7Januari 2026.

Namun, kata dia, kondisinya berbalik untuk produk gasoil atau jenis solar, termasuk Dexlite, Pertamax Dex yang diprediksi terjadi penurunan kurang lebih 4,7 persen.

"Ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah untuk membatasi pergerakan kendaraan logistik yang bukan mengangkut bahan pokok utama," katanya.

Di saat yang bersamaan, kata dia, sektor industri juga cenderung menurun karena mereka sudah menggenjot produksi di periode-periode sebelum akhir tahun.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jateng Agus Sugiharto mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya mempersiapkan dari satu organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dari Pemerintah Provinsi Jateng enggak hanya Dinas ESDM, tapi semua OPD diminta Pak Gubernur 'stand by'. Kami punya posko, biasanya di Wisma Perdamaian," katanya.

Posko tersebut akan dikoordinasikan oleh seluruh jajaran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), misalnya terkait Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memantau kenaikan harga komoditas.

"Jadi, kami memberikan laporan setiap sore kepada Pak Gubernur dalam waktu hari itu dan juga terus di-'update', mulai dari kondisi kemacetan, kenaikan harga bahan pokok, penyediaan energi, baik BBM, listrik dan sebagainya," katanya.