DIY Dorong Kolaborasi Lintas OPD untuk Perkuat Jogja Smart Province

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah DIY menekankan pentingnya kerja bersama seluruh perangkat daerah untuk memperkuat implementasi Jogja Smart Province (JSP). Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengingatkan bahwa integrasi sistem dan sinergi antarlembaga menjadi kunci agar akses informasi semakin mudah dan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan berbasis teknologi.

Penegasan itu disampaikan Ni Made saat menanggapi paparan capaian Rencana Aksi JSP, peluang kolaborasi antarlembaga, serta kerja sama dengan kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas JSP yang berlangsung di Ruang Jeehan, Hotel Grand Rohan Jogja, Selasa (9/12). Hadir pula Kepala Bappeda Riset dan Inovasi Daerah DIY sekaligus Ketua Kelompok Kerja Smart Province, Danang Setiadi, beserta anggota tim lainnya. Kelompok kerja tersebut terbagi dalam enam dimensi: Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Dalam tanggapannya, Ni Made meminta tim kelompok kerja tidak hanya berfokus pada inovasi produk atau layanan, tetapi memberi perhatian lebih pada kolaborasi antardimensi guna memastikan tujuan JSP tercapai. Ia mengingatkan bahwa DIY, sebagai salah satu dari dua smart province di Indonesia, perlu melakukan evaluasi kebijakan agar arah pengembangan semakin jelas.

“Kita bukan bicara dan menilai inovasi, tetapi bagaimana mengkolaborasikan dan mengintegrasikan 6 dimensi dengan masing-masing kekuatannya untuk mencapai tujuan dari Jogja Smart Province. Apalagi ke depan itu, DIY sudah digital government, sehingga perlu ada review kebijakan Jogja Smart Province agar arah kita menjadi jelas,” jelas Ni Made.

Ni Made mengingatkan risiko jika pengembangan layanan dilakukan secara terpisah tanpa integrasi yang memadai. “Kita memerlukan satu aplikasi yang saling bertautan dan dapat mengintegrasikan keseluruhan informasi yang memudahkan proses pengelolaan (maintenance). Pemerintah harus mengupayakan lahirnya masyarakat ‘smart’ yang tidak hanya dapat mengoperasikan teknologi, namun turut memiliki budaya yang smart,” ucapnya.

Ia juga menilai capaian tiap dimensi masih belum menunjukkan orientasi kuat terhadap tujuan utama JSP. Menurutnya, rancangan program tidak boleh dipengaruhi ego sektoral agar kolaborasi lintas kabupaten/kota maupun dengan mitra eksternal bisa mengalir lebih efektif. Masyarakat, tegasnya, harus menjadi pusat dari pengembangan smart province.

“Dari sisi substansial, ini semua OPD menganjurkan inovasi, sedangkan arahnya Jogja Smart Province itu apa? Kolaborasi OPD itu bukan sekadar mengumpulkan tetapi bagaimana mengintegrasikan layanan. Kalau kita punya guidance di tiap dimensi, saya yakin ini akan mempermudah kita untuk kolaborasi,” ungkap Ni Made.

Ketua Tim Kelompok Kerja Smart Province, Danang Setiadi, turut menekankan kebutuhan penguatan kolaborasi, peningkatan interoperabilitas sistem, dan perluasan ruang partisipasi semua pihak. Yogyakarta, sebagai daerah kreatif, menurutnya harus lebih optimal memanfaatkan teknologi informasi demi kesejahteraan warganya.

“Kita harus mampu menghilangkan hubungan sektoral di tempat kita masing-masing, sistem yang dibangun diharapkan dapat menjadi penghubung bagi sistem yang lain. Integrasi sistem ini terlihat belum bisa terwujud sepenuhnya. Pemerintah harus mampu menjadi aktor yang memperluas manfaat dan lebih banyak memberikan layanan kepada masyarakat,” tutur Danang.

Ia menambahkan bahwa JSP menjadi salah satu pendekatan strategis dalam menyelesaikan berbagai isu pembangunan DIY melalui enam dimensi yang bertujuan meningkatkan mutu layanan. “JSP menjadi salah satu pilar dari visi Gubernur dalam mewujudkan Panca Mulia, bagaimana kita mencerahkan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Danang mencontohkan Kota Yogyakarta yang telah mengembangkan Jogja Smart Service sebagai platform terintegrasi untuk berbagai layanan publik. “Kalau boleh kita mencontoh, Kota Yogyakarta ada yang namanya Jogja Smart Service. Semua layanan yang disediakan oleh pemerintah kota dapat diakses melalui JSJ, artinya di sana sudah terbangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi,” ujar Danang.