Ancaman Longsor Mengintai! Pemprov Jabar Ubah Kebun Sayur Berlereng Jadi Tanaman Keras

SUMEDANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana mengubah lahan pertanian berlereng menjadi area tanaman keras untuk menekan risiko longsor. L

angkah ini dilakukan sambil memastikan para petani tetap mendapat pekerjaan melalui perekrutan sebagai tenaga pemerintah yang bertugas menanam dan merawat tanaman keras di daerah rawan bencana.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Sumedang, Selasa, mengatakan bahwa penggunaan lahan berlereng untuk keperluan perkebunan akan meningkatkan risiko bencana longsor.

"Kita mengevaluasi perkebunan sayur yang menggunakan tanah berlereng sehingga berisiko menimbulkan longsor. Dari situ nanti akan segera diubah menjadi tanaman keras," ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya akan tetap memberikan solusi alternatif kepada para petani sehingga mereka tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan program ini.

Ia menjelaskan bahwa para petani terdampak nantinya akan direkrut menjadi tenaga pemerintah yang ditugaskan untuk menanam dan merawat tanaman keras tersebut.

"Tetapi agar para petani tidak rugi, mereka akan direkrut menjadi tenaga pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan penanaman dan merawat tanaman yang memiliki fungsi bagi ketahanan lingkungan," tambahnya.

Selain itu, Dedi menegaskan bahwa program ini juga akan melibatkan beberapa tanaman keras seperti jengkol, kina, durian yang direncanakan untuk wilayah dataran tinggi, termasuk Bogor, Cianjur, Kabupaten Bandung, Garut, Kota Bandung, dan Bandung Barat.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menekankan bahwa keberlangsungan kehidupan di Bandung Raya saling bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah lainnya sehingga apabila satu wilayah mengalami kerusakan atau masalah.

Dirinya menyebut pengelolaan lahan yang tepat dan seimbang menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah risiko bencana.

Melalui langkah ini, Pemprov Jabar berharap dapat mengurangi risiko bencana, sekaligus memberikan peluang kerja bagi para petani terdampak, sehingga program konservasi dan pembangunan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat.