Komisi VII DPR RI Dapat “Curhatan” dari Industri Galangan Kapal Wilayah Timur Indonesia

MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan pihaknya menerima sejumlah aduan atau permasalahan terkait industry galangan kapal dari PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar dan asosiasi perkapalan. 

“Kedatangan Kami ke Makassar, Sulawesi Selatan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kami terhadap Industri galangan kapal di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Makassar ini," ujar Nuni, begitu Chusnunia biasa disapa, usai pertemuan dengan jajaran managemen PT IKI, Asosiasi Industri Galangan Kapal, serta perwakilan Kementerian Perindustrian RI, di Makassar, Sulsel, Kami (4/12). 

Ia mengatakan dalam pertemuan tadi kami menerima banyak masukan terkait persoalan yang dialami oleh PT IKI dan asosiasi industri galangan kapal yang selama ini masih menjadi penghambat optimalisasi industry galangan kapal.

Dijelaskannya, sejatinya, Makassar, secara geografis menjadi penghubung (HUB) daerah lain di wilayah timur Indonesia. Hanya permasalahnnya baru 60 persen galangan yang bisa dimaksimalkan, karena banyaknya persoalan.

Persoalan tersebut diantaranya adalah Ketidaksesuaian ekosistem pendukung, termasuk perubahan regulasi di tingkat pemerintah daerah terkait perizinan dan tata ruang (Rencana tata ruang wilayah- RTRW). Pasalnya, regulasi atau RTRW yang berubah-ubah akan membuat investor enggan untuk masuk. Sehingga Ia menilai perlu kesiapan dan komitmen dari Pemda setempat terkait hal tersebut.

Selain itu, peralatan produksi galangan kapal yang sudah tua dan membutuhikan pembaruan agar mampu menangani kapal-kapal baru yang dilengkapi dengan teknologi baru juga.

“Peralatan-peralatan yang butuh pembaruan, yang umurnya sudah sangat tua. Kita tau kapal-kapal baru bermunculan. Kalau perawatannya tidak dibarengi dengan teknologi yang juga diperbarui, tentu pasti TIDaK bisa menangani kapal-kapal dengan teknologinya baru. Termasuk juga dari sisi kedalaman. Jadi ada beberapa jenis kapal yang sebenarnya yang tidak bisa ditangani atau bersandar disana, karena adanya pendangkalan atau sendimentasi. Ini juga menjadi persoalan yang dialami oleh industry galangan kapal,”ungkap Politisi dari Fraksi PKB ini. 

Persoalan lain yang cukup krusial Adalah terkait kebijakan PPN yang dinilai tidak adil dan membebani industry galangan kapal. Berbeda dengan sektor pelayaran yang mendapat kebijakan PPN yang lebih rendah. Belum lagi perbedaan fasilitas antara kawasan berikat dan non-berikat juga menjadi keluhan yang harus dicari jalan tengahnya.

“Komisi VII DPR RI tentu akan ikut membantu mencarikan solusi dari permasalah yang ada, termasuk  akan mendorong pembahasan lintas kementerian, karena masalah PPN itu termasuk kebijakan fiscal dari Kementerian Keuangan. Kami juga berencana mengundang pemerintah daerah (Pemda) ke Jakarta, guna menyatukan komitmen terkait pengembangan ekosistem industri galangan kapal di daerah masing-masing. Kami optimistis dengan koordinasi yang kuat antara pusat, daerah, dan pelaku industri, penguatan galangan kapal di Indonesia Timur dapat berjalan lebih cepat,”tegasnya