Jepang dan Tiongkok Makin Panas di PBB: Ucapan PM Takaichi Soal Taiwan Bikin Diplomasi Meledak

JAKARTA - Jepang dan Tiongkok kembali terseret dalam ketegangan diplomatik di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi memicu perang kata-kata. Situasi makin panas ketika kedua negara saling melayangkan surat protes terkait pandangan Tokyo mengenai potensi konflik Taiwan.

Ketegangan memuncak pada Kamis ketika Duta Besar Jepang untuk PBB mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Surat itu membantah tuduhan Tiongkok yang menilai Takaichi melanggar norma dasar hubungan internasional saat berbicara di parlemen Jepang bulan lalu.

"Pernyataan tersebut tidak sesuai fakta, tidak berdasar, dan tidak dapat diterima," tulis Duta Besar Kazuyuki Yamazaki dalam surat tersebut.
Isi surat itu menegaskan bahwa Jepang menolak keras narasi Tiongkok dan menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar kuat.

Surat itu menjadi kali kedua Jepang menghubungi Guterres dalam dua bulan berturut-turut terkait isu yang sama. Setiap surat Jepang merupakan respons atas surat berbeda dari pemerintah Tiongkok yang mempersoalkan ucapan Takaichi.

Akar perseteruan ini bermula pada November ketika Takaichi menyampaikan kepada anggota legislatif bahwa bila Tiongkok menggunakan kekuatan terhadap Taiwan, situasi tersebut akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup Jepang. Ucapan itu diberitakan luas oleh media Jepang dan langsung menyulut reaksi keras dari Beijing.

Meski Jepang dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, keduanya tetap menjaga kedekatan politik dan pertukaran informal. Legislator dari kedua negara juga rutin melakukan pertemuan antarpartai untuk membahas isu kawasan.

Para analis menilai pernyataan Takaichi sebagai langkah yang tidak lazim karena selama ini Tokyo biasanya lebih berhati-hati dalam berbicara mengenai Taiwan. Tradisi kehati-hatian itu membuat pernyataan terbuka dari seorang perdana menteri menjadi sesuatu yang dianggap melampaui kebiasaan diplomatik Jepang.

Seorang akademisi Jepang menjelaskan bahwa posisi tersebut sebenarnya sudah lama menjadi sikap tidak resmi Jepang, namun jarang sekali diucapkan secara blak-blakan oleh pemimpin tingkat perdana menteri. Penjelasan itu menunjukkan perbedaan gaya komunikasi Takaichi dibandingkan pemimpin sebelumnya.

Taiwan merupakan wilayah demokratis yang menjalankan pemerintahannya sendiri namun diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari negaranya. Beijing menegaskan bahwa seluruh isu terkait Taiwan merupakan urusan internal dan terus meningkatkan modernisasi militernya untuk menguatkan klaim tersebut.

Tidak hanya lewat surat diplomatik, situasi makin memanas ketika seorang diplomat Tiongkok di Osaka menyinggung secara ekstrem bahwa kepala Takaichi layak dipenggal akibat komentarnya soal Taiwan. Ungkapan itu sempat muncul di media sosial sebelum dihapus, namun tetap memicu kemarahan warga Jepang.

Media pemerintah Tiongkok kemudian ikut memanaskan suasana dengan mempublikasikan artikel yang mempertanyakan klaim Jepang atas Okinawa dan Kepulauan Ryukyu. Langkah itu disebut warganet sebagai bentuk "trolling geopolitik" untuk memancing respons Tokyo.

Takaichi sendiri dikenal sebagai tokoh konservatif yang mengikuti jejak mendiang Shinzo Abe dalam mendorong penguatan militer Jepang. Ia juga mendukung revisi konstitusi pascaperang untuk memberikan ruang lebih besar bagi kemampuan pertahanan Jepang.

Walaupun gagasan memperkuat militer tetap kontroversial di Jepang, ketegangan terbaru dengan Tiongkok justru membuat popularitas Takaichi meningkat. Publik Jepang merasa tidak nyaman dengan narasi Beijing yang mencoba mengaitkan Jepang modern dengan agresi era Perang Dunia II.

Situasi itu diperparah dengan surat kedua dari Duta Besar Tiongkok untuk PBB Fu Cong yang kembali menyinggung warisan sejarah Jepang. Ia menyebut pernyataan Takaichi sebagai keliru dan menilai ucapan itu menantang hasil kemenangan Perang Dunia II serta tatanan internasional pascaperang.