Di SMV Business Forum 2025, PII Dorong Sinergi Pembiayaan Inkslusif dan Daerah

JAKARTA – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyelenggarakan forum diskusi bertajuk “Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth” belum lama ini.

Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengintegrasikan peran SMV dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi nasional diharapkan terus tumbuh berkualitas, inklusif, dan berdampak luas. Kementerian Keuangan sebagai chief financial officer mengelola instrumen fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah, dan pengurangan kemiskinan. APBN difungsikan sebagai alat utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, sekaligus memastikan program prioritas berjalan efektif dan melindungi masyarakat.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Kementerian Keuangan mendorong kontribusi SMV selaku instrumen fiska dengan mandat masing-masing. Penyelenggaraan SMV Business Forum merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas SMV bersama pemerintah daerah, institusi pendidikan (PTNBH), lembaga pembiayaan, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Forum ini diharapkan dapat menjadi platform kerja bersama untuk menyelaraskan arah pembangunan, memperkuat koordinasi fiskal, dan menghasilkan pipeline proyek yang benar-benar siap ditindaklanjuti.

“SMV Business Forum adalah momentum penting untuk memastikan bahwa sinergi lintas SMV benar-benar menjadi mesin percepatan pembangunan nasional yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Bersama-sama kita memperkuat pencapaian agenda pembangunan Indonesia,” ucap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT PII, Donny Hamdani menegaskan bahwa sinergi antar SMV menjadi kunci dalam membuku pipeline proyek prioritas di sektor infrastruktur daerah, agroindustri, perumahan terjangkau, dan kawasan perkotaan berkelanjutan.

“Penjaminan pemerintah melalui PT PII adalah instrumen fiskal yang terbukti efektif menurunkan risiko investasidan meningkatkan minat swasta dalam pembangunan daerah. Melalui forum ini, kami mendorong integrasi lintas-SMV agar setiap daerah dapat mengakselerasi proyek strategisnya secara lebih siap, bankable, dan berdampak untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Donny.

Dalam Thematic Dialogue Panels, PT PII berperan aktif membahas strategi penjaminan untuk pembangunan daerah dan pembiayaan inklusif, termasuk skema KPBU, mitigasi risiko investasi, serta peningkatan akses penjaminan dan pembiayaan inovatif bagi daerah yang menghadapi keterbatasan fiskal.

Sementara dalam Business Opportunity Sessions, PT PII hadir sebagai solution provider bagi proyek-proyek daerah melalui penjaminan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), terutama untuk proyek infrastruktur dasar, agroindustri, dan student housing. PT PII terlibat langsung dalam matchmaking table untuk mengidentifikasi opsi Penyiapan dan Pendampingan transaksi, penjaminan hingga dukungan penguatan kapasitas proyek daerah.

Donny menambahkan bahwa melalui forum ini, PT PII berharap dapat memperluas pipeline penjaminan proyek daerah, memperkuat kesiapan proyek melalui readiness criteria, dan mendorong partisipasi lebih besar dari investor domestik maupun internasional.

“Sinergi SMV bukan hanya memperkuat ekosistem pembiayaan inovatif nasional, tetapi juga memastikan bahwa percepatan pembangunan berlangsung lebih merata, inklusif, dan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” tambahnya.

SMV Business Forum 2025 menandai komitmen bersama untuk mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan melalui integrasi fiskal antara pemerintah pusat, SMV, dan potensi ekonomi lokal. PT PII menegaskan siap mendukung berbagai inisiatif dalam forum ini menuju proyek-proyek prioritas yang bankable, layak secara finansial, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.