Pemprov Kaltara Libatkan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah mengedepankan prinsip kesetaraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan.

"Dalam pembangunan di Kaltara harus berprinsip 'Tidak Meninggalkan Siapa Pun', yang artinya setiap warga tanpa terkecuali, termasuk perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Gubernur Kaltara Wahyuni Nuzband di Tanjung Selor, Kamis (27/11).

Ia mengatakan hal itu, saat membuka Seminar Gender Equality and Disability (GEDSI) dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI).

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan selamat ulang tahun kepada HWDI, PPDI, PPUAD, dan NPCI.

“Semoga di usia yang bertambah, organisasi-organisasi ini semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin kuat dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif,” ucap dia.

Ia mengemukakan tentang pentingnya peranan perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

“Isu kesetaraan gender dan disabilitas bukan lagi isu pinggiran, tetapi menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Ia berharap, melalui kegiatan seminar GEDSI dan HWDI ini, dapat muncul gagasan dan rekomendasi yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, serta komunitas penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak dan peran mereka di berbagai sektor kehidupan.

‎”Saya menegaskan Pemprov Kaltara akan terus memperkuat kerjasama dengan organisasi-organisasi disabilitas. Kita akan dorong berbagai program yang sifatnya peduli akan disabilitas. Semoga sinergi dan kolaborasi seperti ini terus kita jaga dan kita tingkatkan ke depan,” katanya.

‎Kegiatan ini diisi dengan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidang gender dan disabilitas, yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penerapan prinsip GEDSI di Kaltara.