Foto: Menteri ATR/BPN Minta Pemda Bebaskan BPHTB

• Ads

  

  

  📅 Sabtu, 22 Nov 2025, 04:01 WIB

  

  Foto udara kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Gunung Jati, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (21/11). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta kepala daerah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat yang masuk dalam Desil 1, Desil 2, dan Desil 3 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meringankan beban warga miskin. 

  Foto: Menteri ATR/BPN Minta Pemda Bebaskan BPHTB

  Doc. ANTARA FOTO/Andry Denisah

  Berita Foto Terbaru

  

  RDP Komisi II DPR Dengan KPU dan Bawaslu

  

  Pelestarian tradisi Baselang Ka Umo di Jambi

  

  Sampah domestik berserakan di objek wisata Pantai Kastela

  

  Tradisi pengambilan tujuh sumber mata air di Semarang

  

  Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027

  

  Layanan paspor Minggu Ceria Imigrasi Kendari

Berita Foto Terkait

RDP Komisi II DPR Dengan KPU dan Bawaslu

15-06-2026

Tradisi pengambilan tujuh sumber mata air di Semarang

15-06-2026

Layanan paspor Minggu Ceria Imigrasi Kendari

15-06-2026

Gerakan Menanam Bambu Nusantara 2026 Dukung Ketahanan Iklim Nasional

15-06-2026

Kedatangan Jemaah Haji

15-06-2026

Tambahan bantuan pangan untuk masyarakat

14-06-2026

×

Foto udara kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Gunung Jati, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (21/11). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta kepala daerah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat yang masuk dalam Desil 1, Desil 2, dan Desil 3 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meringankan beban warga miskin.