BPS DIY Bakal Gelar Sensus Ekonomi 2026

YOGYAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dilaksanakan tahun depan dengan menggelar rapat koordinasi di Yogyakarta, Kamis (20/11).

Plt Kepala BPS DIY Herum Fajarwati dalam kesempatan itu mengatakan rapat forum koordinasi yang mengusung tema kolaborasi dan sinergi wujudkan data ekonomi berkualitas dan berdampak nyata itu, merupakan langkah awal menuju pelaksanaan sensus ekonomi terbesar dalam satu dekade ke depan.

"Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung pada Bulan Juni–Juli dengan cara door to door, karena kegiatan ekonomi kini tidak lagi hanya ada di bangunan-bangunan usaha ekonomi, tetapi usaha ekonomi kreatif juga menghasilkan pendapatan," kata Herum.

Herum menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 akan mengumpulkan data tentang kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia, kecuali sektor pertanian, pemerintahan, dan rumah tangga. Sensus ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai struktur ekonomi Indonesia serta perkembangan sektor digital dan ekonomi ramah lingkungan.

BPS, lanjut dia, mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ini dengan memberikan data yang sesuai. Pengumpulan data akan dilakukan melalui kunjungan langsung petugas sensus ke rumah tangga pada Juni hingga Juli 2026, serta melalui pengisian mandiri secara daring oleh perusahaan besar pada Mei 2026.

"Keikutsertaan aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan dalam pembuatan kebijakan," katanya.

Ia mengatakan persiapan SE2026 sudah dimulai sejak 2024, mencakup berbagai tahapan seperti uji coba, perekrutan petugas, dan terus berlanjut hingga publikasi hasil sensus dan data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BPS, tambahnya, berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat memperkuat perekonomian Indonesia dengan menyediakan data yang relevan, komprehensif, dan bermanfaat bagi seluruh sektor pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Sekretaris Daerah DIY Srie Nurkyatsiwi mengakui pentingnya Sensus Ekonomi yang dilakukan sekali dalam sepuluh tahun, karena merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menyediakan data dasar perekonomian nasional dan daerah.

"Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat jumlah usaha di DIY sebanyak 527.755 usaha dimana 98,72 persen merupakan usaha mikro kecil (UMK) sedangkan sisanya 1,28 persen merupakan usaha menengah besar (UMB)," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, berdasarkan rilis data perekonomian DIY triwulan III tahun 2025 menunjukkan struktur ekonomi DIY, 89,82 persen merupakan lapangan usaha nonpertanian di mana empat lapangan usaha nonpertanian yang memiliki kontribusi tertinggi meliputi lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha informasi dan komunikasi.

"Empat lapangan usaha tersebut berkontribusi sebesar 41,66 persen terhadap perekonomian DIY. Selain itu perekonomian DIY Triwulan III tahun 2025 secara year-on-year tumbuh sebesar 5,40 persen dan merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa," katanya.

Tentunya hal itu tidak terlepas dari peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian DIY. Kondisi ini menjadi peluang besar DIY untuk terus menjaga iklim ekonomi DIY agar tetap tumbuh di tengah goncangan perekonomian global, ujar dia.