Modus Pengantin Pesanan Terbongkar, KJRI Guangzhou Selamatkan WNI dari Perdagangan Orang

JAKARTA – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Guangzhou memulangkan RR, WNI asal Jawa Barat yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking dengan modus pengantin pesanan.

Menurut rilis pers KJRI di portal Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (19/11), RR disebutkan menikah secara resmi pada Mei 2025. Sebelumnya, RR diberitakan menjadi korban TPPO dan mengalami kekerasan seksual.

Dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut, pada 10 Oktober 2025, KJRI Guangzhou telah melakukan pengecekan informasi kepada RR dan tidak menemukan adanya bukti kekerasan kepada yang bersangkutan.

Konsul Jenderal (Konjen) RI Dr. Ben Perkasa Drajat juga telah memimpin langsung pertemuan dengan keluarga suami RR dan otoritas setempat. Kedua pihak kemudian sepakat untuk mengakhiri pernikahan menurut hukum setempat.

"KJRI Guangzhou melakukan upaya pelindungan secara optimal terhadap Warga Negara Indonesia. Sdri. RR dapat dipulangkan atas koordinasi yang baik antara otoritas setempat dan otoritas di Indonesia," ujar Ben Perkasa.

KJRI Guangzhou menanggung akomodasi dan biaya penampungan RR selama sekitar 1 bulan serta biaya pemulangan yang bersangkutan. Pada 17 November 2025, bertempat di KJRI Guangzhou, RR diserahkan oleh Konjen RI Guangzhou kepada Kepolisian RI yang diwakili oleh Kompol Nirwan Fakaubun dari Divisi Hubungan Internasional dan AKP Ade Saepudin, penyidik di Polda Jawa Barat, guna proses lebih lanjut di Indonesia.

Kepolisian RI menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Konjen RI dan tim dalam penyelesaian masalah tersebut.

"Saya mengucapkan banyak terima kasih atas upaya Bapak Konjen dan staf KJRI Guangzhou dalam upaya pemulangan saya," kata RR pada acara serah terima.

RR kembali ke Indonesia didampingi oleh Konsuler KJRI Guangzhou pada 18 Oktober 2025.

Dalam kurun waktu kurang dari 10 bulan sepanjang 2025, KJRI Guangzhou telah menangani lebih dari 10 kasus dengan modus pengantin pesanan. Masyarakat Indonesia diimbau untuk mengenali calon pasangan dengan baik dan memahami berbagai prosedur administrasi pernikahan antarnegara, serta mengikuti segala persyaratan baik di Indonesia maupun di negara asal calon pasangannya. Ant/E-10