Duduk Lesehan Bersama Demonstran, Sultan HB X Tanggapi Tuntutan Buruh hingga Jaga Warga

YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memilih berdialog langsung dengan massa Aliansi Jogja Memanggil yang menggelar demonstrasi di depan Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11). Dengan duduk lesehan berhadapan dengan para demonstran, Sultan mendengarkan berbagai aspirasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dipersoalkan massa.

Dialog yang berlangsung di halaman pintu gerbang Kepatihan itu turut dihadiri Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan premanisme dan perlindungan kebebasan sipil hingga peningkatan upah pekerja. Mereka juga mendesak pencabutan pengaturan Jaga Warga, penghapusan pembatasan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi, serta penyelesaian persoalan Stadion Mandala Krida.

Menanggapi keberatan terhadap pengaturan Jaga Warga, Sultan menyatakan kesediaannya untuk mengevaluasi kebijakan tersebut apabila penerapannya dinilai menghambat kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi.

Menurut Sultan, pembentukan Jaga Warga pada prinsipnya bertujuan menciptakan keamanan dan ketenteraman di lingkungan masyarakat.

“Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” ujar Sri Sultan.

Namun, ia menegaskan bahwa tujuan menjaga keamanan tidak boleh menghalangi perkembangan demokrasi.

“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” tegasnya.

Persoalan lain yang mendapat perhatian dalam dialog tersebut adalah kelanjutan pembangunan Stadion Mandala Krida. Sultan menjelaskan bahwa penanganan stadion sempat tertunda karena berkaitan dengan proses hukum dan statusnya sebagai barang bukti.

Setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal September 2026 menyampaikan bahwa pembangunan stadion dapat dilanjutkan.

Berdasarkan survei tim Kementerian Pemuda dan Olahraga, tribun sisi timur stadion diketahui belum memenuhi persyaratan sehingga harus dibongkar dan dibangun kembali. Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pemerintah pusat.

“Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028,” jelas Sri Sultan.

Sambil menunggu pembangunan, stadion masih dapat digunakan masyarakat secara terbatas. Aktivitas malam hari belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya penerangan, sementara tribun timur tidak diperbolehkan digunakan mengingat rencana pembongkaran.

Terkait tuntutan kenaikan upah minimum, Sultan menerangkan bahwa penetapan besaran upah harus mengikuti mekanisme yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor alfa sebagaimana diatur dalam ketentuan pengupahan.

Pembahasan dilakukan melalui Dewan Pengupahan dengan melibatkan pemerintah, perwakilan pengusaha, dan serikat pekerja. Sultan menyebut pemerintah daerah juga berupaya memperjuangkan peningkatan upah melalui perundingan dengan kalangan pengusaha.

“Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, enggak keberatan,” ungkapnya.

Untuk penetapan upah tahun berikutnya, Pemda DIY masih menunggu dan mencermati ketentuan pemerintah pusat. Sultan menekankan perlunya mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan kegiatan usaha.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Dion, menyoroti dugaan intimidasi dan praktik premanisme yang dinilai masih mengancam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Ia menyinggung peristiwa dalam rangkaian demonstrasi pada 20 dan 28 Oktober 2026, termasuk temuan seseorang yang membawa senjata tajam di kawasan Malioboro. Aliansi meminta pemerintah dan aparat keamanan memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa ancaman.

Dalam bidang ketenagakerjaan, massa mendesak kenaikan upah minimum hingga Rp4,6 juta. Tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa upah di DIY yang masih berkisar Rp2 juta belum mencukupi kebutuhan hidup bulanan yang mereka perkirakan mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Selain persoalan daerah, aliansi menyuarakan sejumlah tuntutan nasional, antara lain penarikan militer ke barak, pengusutan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, penanganan kerusakan lingkungan, penyelenggaraan pendidikan gratis dan demokratis, serta peningkatan perlindungan bagi pekerja ojek daring.