Wamenhan Tegaskan Pengembangan Teknologi Pertahanan Kebutuhan Mutlak untuk Jaga Kedaulatan dan Ancaman Modern

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menegaskan pengembangan teknologi pertahanan merupakan kebutuhan mutlak sebagai kunci dalam menjaga kedaulatan dan menghadapi ancaman modern yang semakin kompleks.

Donny saat membuka Defence Technology Forum 2025 di Jakarta, Rabu (19/11), menjelaskan, ancaman modern tidak lagi terbatas pada konflik konvensional, tetapi mencakup perang siber, serangan drone, peperangan elektronik, terorisme berbasis teknologi tinggi, serta potensi konflik di wilayah laut dan udara.

“Berbagai bentuk ancaman tersebut menuntut kesiapan TNI yang tidak hanya bertumpu pada jumlah personel, tapi juga pada kecepatan, akurasi, dan efektivitas pemanfaatan teknologi. Karena itu, pengembangan teknologi pertahanan merupakan kebutuhan mutlak, bukan sekedar pilihan strategis,” katanya.

Menurut Wamenhan, dengan kemampuan teknologi yang memadai, Indonesia akan mampu menegakkan kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, dan merespons ancaman modern secara lebih efektif.

Kementerian Pertahanan sendiri telah menetapkan kebijakan prioritas Perisai Trisula Nusantara sebagai pilar utama penguatan pertahanan nasional. Kebijakan ini mengintegrasikan matra darat, laut, dan udara untuk membentuk sistem pertahanan yang komprehensif, terkoordinasi, dan responsif.

Tujuannya, kata Donny, adalah menjaga kedaulatan nasional sekaligus meningkatkan kapabilitas operasional TNI melalui modernisasi alutsista, organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan profesionalisme prajurit.

“Dengan demikian, yang dibangun bukan hanya kekuatan pertahanan, melainkan juga sistem yang adaptif, mampu mengikuti perkembangan ancaman di masa depan, dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Wamenhan lebih lanjut mengatakan fokus strategi pertahanan saat ini meliputi modernisasi alutsista, pengembangan satuan, kemandirian industri pertahanan, dan peran sentral teknologi pertahanan.

Menurut dia, hal itu tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI saja. Ia menilai perlu kolaborasi pentaheliks antara pemerintah, TNI, akademisi, industri swasta, dan mitra internasional.

“Kerja sama ini menjadi kunci untuk menghasilkan inovasi yang relevan, mempercepat pengembangan teknologi, serta memperluas jejaring penelitian dan produksi,” ujarnya.

Dia menyebut Defence Technology Forum 2025 yang merupakan kolaborasi Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan dan KNDS, produsen alutsista asal Prancis, hadir sebagai wadah membangun dialog konstruktif multipihak.

“Defence Technology Forum 2025 hadir sebagai wadah untuk membangun dialog konstruktif di antara pemangku kepentingan, merumuskan peta jalan teknologi pertahanan yang berkelanjutan, serta menyepakati langkah-langkah strategis untuk masa depan,” katanya.

“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang konkret, memperkuat inovasi, serta membuka peluang kerja sama yang nyata antara industri pertahanan nasional dan mitra internasional,” imbuh Donny.