Mentan Minta Satgas Pangan Sisir Daerah dengan Harga Telur Naik

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Satgas Pangan menelusuri satu per satu daerah yang melaporkan kenaikan harga telur untuk memastikan tidak ada pihak yang mempermainkan distribusi maupun harga di tingkat pedagang.

"Kami sudah sampaikan Satgas Pangan. Kabupaten-kabupaten yang harganya naik, tolong di sisir, cek satu-satu,” kata Amran usai rapat koordinasi stabilisasi harga ayam dan telur di Jakarta, Rabu (19/11).

Ia menegaskan kenaikan harga telur dalam beberapa hari terakhir bersifat terbatas dan tidak mencerminkan kondisi nasional. Dirinya menilai harga di tingkat peternak masih berada dalam rentang yang wajar dan sesuai acuan pemerintah.

“Ini hanya kenaikan sedikit, masih sedikit. Mudah-mudahan dalam waktu singkat turun,” ujar dia.

Amran menjelaskan sejumlah variabel biaya produksi sudah mulai turun, termasuk harga day-old chick (DOC) yang kini berada pada kisaran Rp11.500 per ekor dari sebelumnya sekitar Rp14.000. Penurunan itu diyakini membantu meredam potensi lonjakan harga di tingkat konsumen.

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan pelaku usaha unggas juga menyepakati Harga Pokok Penjualan (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram (kg) dengan kadar air 18–20 persen, serta Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp7.000 per kg untuk menjaga stabilitas biaya pakan.

Amran menegaskan pemerintah akan menjaga stabilitas pasokan dan harga melalui pengaturan suplai DOC, pengendalian pakan, serta penyesuaian produksi untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita jaga, jangan sampai ada middleman yang mempermainkan situasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Presidium Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso mengatakan harga telur di tingkat peternak masih berada di bawah Rp26.000 per kg, atau sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau ada isu harga telur sampai Rp30.000, itu bukan dari peternak. Kami masih di bawah 26.000,” ujar dia.

Ia mengatakan kenaikan harga di beberapa wilayah luar Jawa lebih banyak dipengaruhi biaya pengiriman, risiko kerusakan, dan distribusi antarpulau, sehingga tidak bisa disamakan dengan harga on-farm di wilayah sentra produksi. Ant