DKI Jakarta Sabet Juara Nasional SDGs 2025, Program Gizi dan Pangan Murah Jadi Penentu Kemenangan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih predikat Terbaik Pertama untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2025 di Gedung Utama Bappenas. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Jakarta mempercepat pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui program yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ajang tingkat nasional tersebut menempatkan DKI Jakarta di posisi teratas, mengungguli Provinsi Sulawesi Selatan sebagai juara kedua dan DIY Yogyakarta di posisi ketiga. Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi Jakarta menjalankan kebijakan inovatif yang selaras dengan prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk seluruh warganya.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, mitra, serta masyarakat Jakarta yang terus mendukung langkah kolaboratif membangun Jakarta lebih maju dan berdaya saing," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Ia mengatakan bahwa program-program unggulan Pemprov DKI telah sejalan dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program yang menjadi fokus utama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar, balita, santri, serta ibu hamil dan menyusui untuk memastikan kecukupan gizi secara merata.

Menurut Rano, visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan juga ditopang oleh pembentukan Tim Koordinasi SDGs. Tim ini dipimpin langsung oleh Gubernur Pramono Anung dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan pemerintahan, dunia usaha, akademisi, media, filantropi, serta organisasi masyarakat.

Hingga 2024, Jakarta telah memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat. Salah satu program yang memberi kontribusi terbesar adalah penguatan ketahanan pangan melalui kebijakan pangan bersubsidi yang menyasar kelompok rentan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Sebagai dasar hukum program tersebut, Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi. Kebijakan ini membuat harga paket pangan esensial dapat ditekan tetap di angka Rp126.000 sejak 2017 hingga 2025, atau 40–50 persen lebih murah dibandingkan harga pasar.

"Program ini juga menjadi strategi Pemprov DKI untuk menekan angka stunting dan malnutrisi di Jakarta," tutur Wagub Rano.

Pada tahun 2025, jumlah penerima manfaat pangan bersubsidi mencapai 992.497 orang dari sembilan kategori sasaran. Kelompok terbesar berasal dari penerima KJP Plus sebanyak 671.573 orang, disusul lansia sebanyak 154.175 orang, serta kelompok lainnya seperti pekerja berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, guru non-PNS, penghuni rusun, hingga kader PKK.

Seluruh data penerima dikelola bersama oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) serta Bank Jakarta untuk memastikan ketepatan sasaran. Program pangan bersubsidi ini juga telah terintegrasi dengan program MBG sehingga membentuk ekosistem perlindungan gizi secara menyeluruh mulai dari sekolah hingga keluarga.

Dengan berbagai capaian tersebut, Pemprov DKI terus menegaskan komitmennya mengejar target SDGs untuk mengurangi kemiskinan, menekan kelaparan, meningkatkan basis ekonomi, dan mempersempit kesenjangan. Pemerintah daerah menilai bahwa pencapaian penghargaan bukan sekadar pengakuan, tetapi menjadi bahan bakar untuk bekerja lebih progresif.

"Penghargaan ini bukan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta," tutup Rano.