Pemprov Riau Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Terluar

PEKANBARU, RIAU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto usai pembukaan Rakorendal Badan oleh Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut menyampaikan sebagai bagian dari keanggotaan BNPP,  pihaknya akan segera mengoordinasikan dan mensinergikan program serta kegiatan daerah dengan pemerintah pusat.

"Pemprov Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau," kata SF Hariyanto dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Selasa (18/11).

Dalam kegiatan ini Plt Gubernur Riau didampingi oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, antara lan Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin.

"Ini menunjukkan keseriusan Riau dalam menyambut program pembangunan perbatasan pusat," ujarnya.

Rakorendal ini digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai forum penting yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Djamari Chaniago, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Sekretaris Jendral BNPP Makhruzi Rahman.

Kegiatan tersebut berfokus pada penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut mengevaluasi realisasi program sampai triwulan III 2025, memetakan persoalan di lapangan, dan merumuskan langkah optimalisasi program menuju penyusunan Rencana Aksi 2027.

“Jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga, sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” jelas Makhruzi Rahman. Ant