Bangun SDM Kalangan Bawah, Sekolah Rakyat di Kalteng, Kalsel dan Sulsel Dibangun

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat di tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sulawesi Selatan (Sulsel) yang ditandai dengan penandatanganan kontrak di Jakarta pada Senin (17/11). Penandatangan kontrak disaksikan secara langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo. 

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan Visi dan Arah Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan membuka akses belajar bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah (Desil 1 dan 2) tanpa memandang latar belakang.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya keberlanjutan dan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat demi mendukung pemenuhan akses pendidikan yang layak dan merata di seluruh Indonesia. 

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Menteri Dody. 

Terdapat empat kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat yang ditandatangani pada acara ini. Paket pertama yaitu pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah yang meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya dengan nilai kontrak mencapai Rp985,9 miliar.

Paket kedua adalah pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan yang mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru. Nilai kontraknya sebesar Rp700 miliar. 

Sedangkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua paket, dimana pertama mencakup lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun. Sementara paket pembangunan di Sulawesi Selatan yang kedua mencakup empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai dengan nilai kontrak Rp974 miliar. 

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto berpesan kepada para PPK dan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi yang cermat dari segala risiko yang berakibat pada keterlambatan dan kualitas pekerjaan serta melakukan pengadaan material yang tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri. 

“Pastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,” ujar Dirjen Bisma.