Jaga Daya Beli, Syarat Utama Menuju Pertumbuhan yang Lebih Tinggi

Kebijakan yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi adalah belanja prioritas, insentif sektor tertentu, serta stabilisasi harga dan pasokan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimis perekonomian Indonesia pada 2026 lebih baik dari tahun ini dengan tumbuh di kisaran 6 persen. Optimisme itu karena Pemerintah saat ini sudah banyak menjalankan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan ekonomi.

“Kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar,” kata Purbaya di Jakarta, Minggu (16/11).

Khusus pada triwulan IV 2025, dia yakin pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,7 persen, serta memastikan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dengan menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen.

“Defisitnya masih aman, kita jaga di bawah tiga persen, jadi nggak usah takut saya melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal,” kata Purbaya.

Menkeu sebelumnya juga menyampaikan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 yang tercatat 5,04 persen menunjukkan bahwa APBN dikelola secara efektif. Momentum pertumbuhan ekonomi jelasnya berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,9 juta orang.

Jumlah pengangguran turun 4.000 orang menjadi 7,46 juta dibandingkan Agustus 2024, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen di Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,89 persen (yoy), seiring meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen dengan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing tumbuh 19,3 persen dan 9,0 persen merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli melalui percepatan dan optimalisasi belanja.

Di sisi lain, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,04 persen (yoy) didukung keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional serta komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung ekspansi usaha.

Kurangi Belanja

Menanggapi keyakinan Pemerintah itu, pakar ekonomi dari Universitas Surabaya, Wibisono Hardjopranoto, mengatakan, harapan pertumbuhan 6 persen tersebut dapat tercapai asalkan pemerintah memperhatikan syarat utamanya yaitu menjaga konsumsi masyarakat khususnya daya beli.

“Pertumbuhan kita masih bersifat consumption driven, jadi itu yang harus dipertahankan, bahkan sebisa mungkin ditingkatkan dari yang ada sekarang kalau mau 6 persen, karena itu tinggi. Untuk itu, Purbaya punya PR menjaga daya beli masyarakat karena kita tahu sekarang sedang turun, ada PHK,inflasi, dan masalah BBM di sebagian Jatim,” katanya.

Turunnya daya beli itu dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Ketika (daya beli) menurun, masyarakat cenderung mengurangi belanja barang dan jasa. Inimenyebabkan penurunan permintaan agregat, yang akhirnnya dapat memperlambat pertumbuhan.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendi Manilet dalam kesempatan lain mengatakan optimisme Pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi 2026 bisa mencapai 6 persen perlu dibaca dengan lebih hati-hati.

Dia mengakui, ada sejumlah kebijakan yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi seperti dorongan belanja prioritas, insentif sektor tertentu, serta stabilisasi harga dan pasokan. Namun demikian, target 6 persen bukan hanya soal menjaga momentum kebijakan yang ada, tetapi juga kemampuan pemerintah mengatasi faktor struktural yang selama ini menahan laju pertumbuhan, seperti produktivitas yang stagnan, daya tarik investasi yang melemah, serta kapasitas fiskal yang semakin ketat.

Selain itu, realisasi pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir masih berkonsolidasi di kisaran 5 persen dan belum menunjukkan akselerasi signifikan meski berbagai stimulus telah digelontorkan.

“Jadi, klaim bahwa kebijakan saat ini cukup untuk mendorong percepatan menuju 6 persen perlu diuji dengan indikator yang lebih konkret terutama efektivitas belanja pemerintah, perbaikan iklim investasi, serta pemulihan daya beli rumah tangga,”ungkap Rendi.

Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah harus menyeimbangkan kontribusi konsumsi dengan perbaikan iklim investasi agar semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Kemudian perlu juga didukung dengan pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang mendukung. Semua itu perlu didukung dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Pemerintah perlu menopang semua itu dengan dukungan kebijakan yang mumpuni disertai dengan perencanaan strategis,” pungkas Esther.