Program Pangan Murah DKI Tetap Jalan Tanpa Potong Anggaran, Satu Juta Warga Masih Terjamin

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Program Pangan Bersubsidi yang telah berjalan sejak 2017. Program ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga melalui akses pangan dengan harga terjangkau.  

Hingga saat ini, lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah disalurkan kepada warga Jakarta dari berbagai kelompok penerima manfaat. Komoditas tersebut terdiri dari beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, dan susu UHT yang tersedia melalui gerai resmi Pemprov.  

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, memastikan seluruh komoditas tetap tersedia hingga akhir tahun. “Masyarakat tidak perlu khawatir, karena sampai akhir tahun ini, seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal,” ujarnya.  

Program yang telah berlangsung hampir satu dekade ini terus menunjukkan dampak besar dengan menjangkau 1.024.189 penerima manfaat hingga Oktober 2025. Kelompok penerima tersebut mencakup pemegang KJP+, KLJ, KPDJ, KAJ, Kader PKK, KPJ, penghuni rusun, guru honorer, tenaga kependidikan, dan PJLP.  

Daya jangkau yang luas ini menunjukkan bahwa program pangan bersubsidi menjadi tumpuan banyak keluarga di Jakarta untuk kebutuhan sehari-hari. Pemprov memastikan seluruh kelompok tetap mendapatkan haknya tanpa hambatan administratif.  

Pemerintah Provinsi DKI juga memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk program ini pada 2026. Anggaran yang tercantum dalam Raperda tetap aman dan bahkan bisa ditambah apabila diperlukan sesuai dinamika kebutuhan lapangan.  

Penambahan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) ataupun melalui Anggaran Perubahan 2026. Dua kalimat ini memperkuat sinyal bahwa ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama Pemprov.  

Langkah tersebut diambil untuk menjaga agar masyarakat terus dapat mengakses bahan pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pemprov menegaskan bahwa keberlanjutan program tidak boleh terhambat oleh kendala fiskal ataupun kebijakan teknis.  

Dalam pelaksanaannya, Pemprov bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi komoditas tetap lancar. Setiap gerai pangan bersubsidi diawasi melalui sistem monitoring agar tidak terjadi kekosongan stok maupun penumpukan permintaan.  

Program ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov dalam memperkuat ketahanan pangan perkotaan. Dua kalimat ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari visi besar pembangunan sosial.  

Hasudungan Sidabalok menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan program tersebut. "Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta," tutup Hasudungan.  

Dengan kepastian anggaran dan distribusi yang terus berjalan, program pangan bersubsidi diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Dua kalimat ini menegaskan pentingnya keberlanjutan program bagi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.  

Pemprov berkomitmen memperkuat sistem pangan yang inklusif agar tidak ada warga yang tertinggal dalam akses terhadap kebutuhan dasar. Melalui program ini, Jakarta menegaskan posisinya sebagai kota yang berupaya menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya.