Kurangi Ketergantungan Impor, Kemenperin Perkuat Industri Petrokimia Nasional

“Di tengah persaingan global yang sangat ketat, industri petrokimia kita hanya bisa bertahan bila memiliki pasokan bahan baku yang kuat, terintegrasi, dan biaya produksi yang efisien,” ujarnya.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenperin telah menyiapkan serangkaian kebijakan yang bersifat struktural dan jangka panjang. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan kemudahan akses bahan baku, penyempurnaan pengaturan ekspor-impor, hingga usulan pembebasan bea masuk bahan baku petrokimia. Perlindungan industri juga dilakukan melalui pengenaan tindakan antidumping serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pada produk impor tertentu.

Kemenperin juga mendorong peningkatan daya saing melalui penerapan HGBT, akselerasi transformasi Industri 4.0, dan penguatan standar industri hijau. Pengintegrasian industri hulu ke hilir menjadi prioritas utama, termasuk penyusunan roadmap kimia dasar berbasis migas dan batubara, serta perluasan penggunaan TKDN.

Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan kawasan industri tematik dan chemical cluster terintegrasi, termasuk kawasan ekonomi khusus yang menawarkan fasilitas fiskal dan kemudahan perizinan.

Wiwik menjelaskan bahwa proyek-proyek besar seperti Chandra Asri Pacific 2, Lotte Chemical Indonesia, dan TPPI Olefin Complex Tuban menjadi bagian penting dari upaya membangun substitusi impor. “Jika proyek-proyek besar ini berjalan optimal, Indonesia dapat menghemat impor hingga USD 9,5 miliar dan menciptakan lompatan besar bagi daya saing industri nasional,” ungkapnya.

Wiwik menegaskan bahwa penguatan industri petrokimia bukan hanya soal pengurangan impor, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menopang seluruh ekosistem manufaktur Indonesia. “Industri petrokimia adalah jantung dari banyak sektor industri. Ketika hulu kita kuat, seluruh industri hilir akan tumbuh dengan lebih kokoh dan kompetitif. Inilah fondasi hilirisasi yang sesungguhnya,” pungkasnya.