Kesepakatan Ambisius Donald Trump-Korea Selatan Tertahan: Kapal Selam Nuklir Jadi Batu Sandungan

JAKARTA - Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan mengenai perjanjian pertahanan baru dilaporkan terhambat akibat perbedaan pendapat terkait kapal selam bertenaga nuklir. Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol masih berupaya mencari titik temu di tengah tekanan politik dan keamanan yang meningkat di Asia Timur.

Trump ingin perjanjian itu memperkuat peran militer AS di Semenanjung Korea sambil menegaskan pembagian biaya pertahanan yang lebih besar bagi Seoul. Namun, pembahasan mengenai kapal selam nuklir Amerika yang beroperasi di sekitar perairan Korea justru menjadi batu sandungan utama.

Sumber diplomatik menyebutkan bahwa pihak Korea Selatan keberatan terhadap ketentuan yang terlalu mengikat, khususnya yang menyangkut stasiun kapal selam di pelabuhan Busan. Seoul khawatir langkah itu bisa memicu ketegangan baru dengan Korea Utara dan Tiongkok.

"Pemerintah Korea Selatan menilai langkah tersebut terlalu provokatif dan berpotensi mengundang respons keras dari Pyongyang," kata seorang pejabat senior di Seoul.

Sementara itu, Trump dikabarkan ingin kesepakatan baru ini menjadi simbol kemitraan yang kuat dan seimbang, di mana Korea Selatan akan menanggung sebagian lebih besar biaya pertahanan gabungan. Ia juga menginginkan adanya klausul yang mengatur kehadiran kapal selam strategis AS di kawasan sebagai bentuk penegasan kekuatan militer Washington.

Seorang penasihat Gedung Putih menyatakan bahwa perundingan berjalan intens namun belum mencapai kesepakatan final. "Kami masih membahas detail teknis dan operasional yang rumit, terutama yang terkait dengan penempatan aset nuklir," katanya.

Para analis menilai kebijakan Trump kali ini merupakan kelanjutan dari pendekatannya pada masa jabatan pertama, yang menekankan pembagian tanggung jawab keamanan secara lebih adil di antara sekutu-sekutu AS. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Washington ingin mempertahankan pengaruh militernya di Asia Timur di tengah meningkatnya aktivitas China dan Korea Utara.

Namun, kritik muncul di dalam negeri Korea Selatan karena publik menilai pemerintah Yoon terlalu tunduk terhadap tekanan Amerika. Sebagian kalangan politik di Seoul menyuarakan agar Korea Selatan tetap menjaga keseimbangan strategis tanpa harus menimbulkan eskalasi baru.

"Rakyat Korea Selatan tidak ingin negaranya menjadi medan uji bagi unjuk kekuatan nuklir," ujar anggota oposisi di Majelis Nasional Korea, mengomentari arah kebijakan tersebut.

Perundingan ini juga berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing, khususnya setelah Tiongkok memperluas patroli laut di Laut Cina Timur dan mempererat hubungan militer dengan Pyongyang. Situasi tersebut membuat posisi Korea Selatan semakin sulit dalam menjaga diplomasi dua arah.

Beberapa pejabat memperkirakan kesepakatan baru bisa tercapai sebelum akhir tahun jika kedua pihak mampu menemukan formulasi kompromi. Namun, isu kapal selam diperkirakan tetap menjadi faktor penentu apakah kerja sama ini akan berjalan mulus atau tidak.

Washington menegaskan bahwa kehadiran kapal selam bertenaga nuklir tidak dimaksudkan untuk provokasi, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat pencegahan terhadap ancaman nuklir Korea Utara. Meski demikian, pandangan ini belum sepenuhnya diterima oleh publik dan parlemen Korea Selatan.

Pertemuan lanjutan antara kedua negara dijadwalkan berlangsung akhir November mendatang di Seoul. Jika berhasil, kesepakatan ini akan menjadi salah satu perjanjian keamanan terbesar di bawah pemerintahan Trump, sekaligus menandai babak baru hubungan pertahanan AS-Korea Selatan di tengah dinamika geopolitik Asia yang kian tegang.