Pengukuran Secara Serentak untuk Validasi Data Stunting di Kota Denpasar

Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar, Bali melakukan pengukuran serentak bagi ribuan ibu hamil dan balita untuk memastikan validitas data guna menekan stunting di daerah itu.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Wali Kota I Kadek Agus Arya Wibawa saat meninjau langsung pelaksanaan pengukuran serentak pencegahan stunting bagi ibu hamil dan balita di Banjar Tanjung, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Sabtu, mengatakan pengukuran serentak tersebut menyasar semua balita dan ibu hamil yang berdomisili di Denpasar.

“Pencegahan stunting di Kota Denpasar tidak melihat asal penduduk, termasuk status KTP, seperti di Sanur Kauh, dari 10 kasus stunting, tujuh di antaranya merupakan balita yang berasal dari luar Denpasar. Namun, mereka tetap kami tangani dan pantau karena saat ini mereka tinggal di wilayah Denpasar,” ujar Jaya Negara.

Ia menegaskan Pemkot Denpasar terus berinovasi dalam menekan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor.

Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan dana bagi hasil pajak untuk mendukung program pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan, terutama bagi balita dari keluarga yang tidak ber-KTP Denpasar.

Dia mengatakan selama ini dana desa tidak bisa digunakan untuk warga yang KTP-nya luar Denpasar, padahal mereka juga tinggal dan tumbuh di sini.

"Maka, kami berupaya agar dana bagi hasil pajak dapat menjadi solusi intervensi lintas wilayah. Komitmen kami jelas, menyelamatkan anak-anak Denpasar sebagai aset bangsa dari ancaman stunting,” katanya.

Dari hasil sementara pengukuran terhadap 4.000 balita, tercatat hanya sekitar 0,2 persen yang terindikasi stunting.

Angka ini jauh di bawah data nasional yang menunjukkan 10,4 persen. “Mudah-mudahan data ini tidak meningkat. Kami ingin memastikan angka riil di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujar Jaya Negara.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Anak Agung Ayu Agung Candrawati menjelaskan kegiatan pengukuran serentak ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memastikan validitas data stunting di lapangan.

Ia menyatakan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Denpasar tahun sebelumnya berada di 10,8 persen dan tahun ini menurun menjadi 10,4 persen.

Namun, dari hasil pemantauan riil melalui aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara Elektronik (E-PPGBM), pihaknya menemukan hanya sekitar 2 persen.

"Karena itu, kegiatan pengukuran serentak ini kami lakukan untuk mendapatkan data aktual dan menyeluruh,” katanya.

Hingga minggu kedua November 2025, dari sekitar 4.400 balita yang sudah diukur, ditemukan 13 balita yang masuk kategori stunting atau sekitar 0,2 persen.