Gubernur Sumbar Mahyeldi Dorong Relokasi Industri Dekat Sumber Bahan Baku

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan perlu adanya relokasi industri ke daerah-daerah sumber bahan baku utama dalam rangka mendekatkan produsen dengan bahan baku industri.

"Seperti ke Kabupaten Limapuluh Kota. Kalau bisa industri Sumbar jangan semuanya terpusat di Kota Padang," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Jumat.

Menurut Gubernur, sebagian industri sebaiknya diarahkan ke daerah yang memiliki bahan baku, dengan tujuan rantai pasokannya lebih efisien serta nilai tambahnya dapat kembali ke daerah.

Mahyeldi mengatakan hal tersebut secara umum juga sebagai salah satu langkah dalam memperkuat strategi ekspor dan relasi antarwilayah agar Sumbar memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar Sugeng Arianto mengingatkan bahwa rencana relokasi industri dari Kota Padang ke kabupaten dan kota lainnya perlu kajian mendalam dan dirancang dengan matang.

Sugeng mencontohkan adanya beberapa pabrik karet yang terpaksa tutup karena biaya logistik yang tinggi imbas jarak antara perkebunan karet dan lokasi pabrik yang tergolong jauh. Artinya, relokasi industri baik untuk pengembangan usaha namun mesti mempertimbangkan banyak aspek.

"Kami mendorong investor untuk membangun industri di titik strategis terutama di daerah perbatasan agar arus barang tetap mengarah ke Sumbar," saran dia.

Tambahan informasi, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kesiapan untuk melakukan hilirisasi komoditas gambir di Provinsi Sumbar mengingat adanya nilai tambah yang tergolong tinggi jika diolah di dalam negeri.

Sebagai bentuk keseriusan kementerian dalam hal hilirisasi gambir, Menteri Pertanian sudah meminta langsung Gubernur Sumbar dan Bupati Kabupaten Limapuluh Kota untuk segera berangkat ke China guna mencari pabrik terbaik di dunia agar bisa dilakukan di tanah air.

Pembiayaan kreatif jadi solusi di tengah keterbatasan

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan pembiayaan kreatif dapat menjadi solusi sekaligus langkah baru bagi pemangku kebijakan dalam membangun daerah di tengah keterbatasan fiskal.

"Sosialisasi pembiayaan kreatif momentum penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam mencari cara-cara baru membangun di tengah keterbatasan fiskal," kata Mahyeldi di Kota Padang, Sumbar, Jumat.

Mantan Wali Kota Padang tersebut mengatakan saat ini ruang fiskal daerah semakin sempit termasuk lebih dari separuh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) habis untuk belanja rutin misalnya gaji aparatur sipil negara dan biaya operasional.

"Sementara kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, kesehatan dan pendidikan terus meningkat," ujar dia.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40 persen yang dapat dibiayai lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun APBD. Artinya, masih terdapat celah 60 persen yang harus dipenuhi melalui pembiayaan di luar anggaran pemerintah.