Tiongkok Desak AS Hindari Isu Sensitif setelah Mencapai Gencatan Tarif

WASHINGTON DC – Tiongkok pada Selasa (4/11), mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menghindari empat isu sensitif agar gencatan senjata perdagangan yang disepakati antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dapat dipertahankan, menyoroti beragamnya perselisihan yang akan menguji hubungan.

Duta Besar Tiongkok untuk AS, Xie Feng menyebut Taiwan, demokrasi dan hak asasi manusia, sistem politik Tiongkok, dan hak pembangunan sebagai empat garis merah Beijing, dan menambahkan: “Hal terpenting adalah menghormati kepentingan inti dan perhatian utama satu sama lain.”

Xie menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato virtual di acara Dewan Bisnis AS-Tiongkok, menurut pernyataan dari kedutaan besar Tiongkok pada tanggal 4 November.

Ia menambahkan bahwa “prioritas mendesak adalah menindaklanjuti konsensus yang dicapai antara” Xi, Trump dan para pejabat mereka, “untuk meyakinkan kedua negara kita dan perekonomian dunia dengan tindakan dan hasil yang konkret”.

Baik itu konflik tarif, industri, maupun teknologi,  Xie memperingatkan bahwa “semuanya hanya akan berujung pada jalan buntu”.

Pada tanggal 4 November, Wall Street Journal melaporkan bahwa penentangan dari pejabat senior AS meyakinkan Trump untuk menahan diri dari membahas chip kecerdasan buatan generasi berikutnya dengan Xi.

Laporan tersebut, yang mengutip pejabat pemerintah saat ini dan sebelumnya, mengatakan mereka berpendapat bahwa penyediaan chip Blackwell kepada Tiongkok menimbulkan masalah keamanan nasional.

Komentar-komentar tersebut memberikan pengingat tentang banyak cara yang gencatan senjata satu tahun dicapai pada 30 Oktoberdi Korea Selatan bisa hancur.

Hal ini juga menunjukkan bahwa sementaraStatus Taiwan tidak muncul dalam perundinganantara Xi dan Trump, hal itu masih sangat penting bagi Beijing.

Tiongkok memandang Taiwan sebagai wilayah yang hilang yang harus dikembalikan ke bawah kendalinya suatu hari nanti – dengan kekerasan jika perlu – sebuah sikap yang ditolak Taipei.

Pada tanggal 31 Oktober, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyuarakan keprihatinan serius dalam pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun tentang aktivitas angkatan laut Beijing di sekitar Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan.

Hegseth kemudian mengatakan kedua pihak sepakat untuk menjalin komunikasi langsung antara militer mereka untuk membantu menghindari konflik.

AS dan Tiongkok juga secara jelas tidak sependapat dalam beberapa tahun terakhir tentang masalah hak asasi manusia di Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet.

Pejabat AS seperti Menteri Keuangan Scott Bessent juga telah meminta Tiongkok untuk menyeimbangkan kembali ekonominya menuju konsumsi dalam negeri, sebuah perubahan yang dapat meredakan ketegangan atas ketidakseimbangan perdagangan yang besar yang disebabkan oleh ekspor negara Asia tersebut.